Advertisement
Geger Booster Vaksin Covid-19: Bocor Pengakuan Pejabat hingga Wacana Berbayar
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menhan Prabowo jelang bertolak menuju Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (24/8/2021) untuk meninjau vaksinasi Covid-19 di Samarinda dan meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda ruas Balikpapan-Samboja. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah berupaya mengejar target vaksinasi kepada sekitar 208 juta penduduk Indonesia sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
Namun, di saat proses vaksinasi di berbagai daerah masih berlangsung, sejumlah pejabat justru mengaku telah mendapat vaksin dosis ketiga atau booster. Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.
Advertisement
Pengakuan itu diketahui dari percakapan sejumlah pejabat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur untuk meninjau vaksinasi massal di SMPN 22 Kota Samarinda pada Selasa (24/8).
Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Mereka terlihat berbincang-bincang dan percakapan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut membahas soal Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.
BACA JUGA: Studi: Setelah Setahun, Setengah dari Penyintas Covid di Wuhan Masih Alami Gejala
Dalam percakapan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.
"Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran.
Banyak media Tanah Air kemudian memberitakan percakapan tersebut. Sayangnya, video live streaming di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu dihapus tidak lama setelah percakapan beredar.
Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi. Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pihak istana soal video tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
