Advertisement
Geger Booster Vaksin Covid-19: Bocor Pengakuan Pejabat hingga Wacana Berbayar
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menhan Prabowo jelang bertolak menuju Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (24/8/2021) untuk meninjau vaksinasi Covid-19 di Samarinda dan meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda ruas Balikpapan-Samboja. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah berupaya mengejar target vaksinasi kepada sekitar 208 juta penduduk Indonesia sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
Namun, di saat proses vaksinasi di berbagai daerah masih berlangsung, sejumlah pejabat justru mengaku telah mendapat vaksin dosis ketiga atau booster. Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.
Advertisement
Pengakuan itu diketahui dari percakapan sejumlah pejabat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur untuk meninjau vaksinasi massal di SMPN 22 Kota Samarinda pada Selasa (24/8).
Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Mereka terlihat berbincang-bincang dan percakapan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut membahas soal Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.
BACA JUGA: Studi: Setelah Setahun, Setengah dari Penyintas Covid di Wuhan Masih Alami Gejala
Dalam percakapan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.
"Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran.
Banyak media Tanah Air kemudian memberitakan percakapan tersebut. Sayangnya, video live streaming di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu dihapus tidak lama setelah percakapan beredar.
Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi. Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pihak istana soal video tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
