Advertisement
Kimia Farma Jual Vaksin Gotong Royong untuk Individu, Faisal Basri Sebut Biadab
Pakar Ekonomi Faisal Basri memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia, di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Keputusan pemerintah membolehkan BUMN menjual vaksin Covid-19 dikiritk.
Ekonomi senior Faisal basri menyoroti penjualan vaksin Covid-19 oleh salah satu perusahaan pelat merah. Menurutnya, kebijakan itu merupakan tindakan yang “biadab” karena jumlah vaksin yang masih terbatas di dalam negeri.
Advertisement
Hal tersebut seperti diungkapkan dalam unggahannya di Twitter, melalui akun @FaisalBasri, Minggu (11/7/2021) 12.20. Dia pun menilai pemerintah harus melarang tindakan tersebut.
Seperti diketahui, masyarakat mulai Senin (12/7/2021) dapat membeli vaksin Covid-19 dari program Vaksin Gotong Royong, melalui Kimia Farma. Namun, program vaksinasi gratis dari pemerintah dapat tetap berjalan.
“Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab. Pemerintah harus melarangnya, apalagi yang jualan BUMN,” tulis Faisal Basri di Twitter.
Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab. Pemerintah harus melarangnya, apalagi yang jualan BUMN. https://t.co/27rwJEcBfR
— Faisal Basri (@FaisalBasri) July 11, 2021
Dia juga menilai sejak awal BUMN farmasi telah menargetkan vaksin sebagai celah bisnis. “Sejak awal memang BUMN Farmasi memandangnya sebagai peluang bisnis --> Bisnis Vaksin Corona Bakal Semakin Menyehatkan Holding BUMN Farmasi,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) akan membuka klinik vaksinasi individual secara resmi pada Senin (12/7/2021).
Dalam vaksinasi kali ini, harga vaksin ditetapkan senilai Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.
BACA JUGA: Proyek Infrastruktur TIK Jalan Terus di Tengah Covid-19 Kian Mengganas
Dengan demikian, seseorang harus membayar Rp643.320 untuk dua dosis suntikan dan Rp235.820 untuk layanan atau secara total Rp879.140.
Inisiatif tersebut merupakan upaya untuk mempercepat vaksinasi, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansyuri. Menurutnya, vaksinasi Gotong Royong bagi individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga dapat memulihkan perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Advertisement
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
InDrive Dorong Perubahan Sosial lewat Festival Film Alternativa
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Advertisement
Advertisement
