Advertisement
Karyawan Nonesensial Dipaksa Ngantor, Luhut: Laporkan!
Luhut Binsar Panjaitan - Antara/M. Agung Rajasa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Masih banyak pekerja dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang ngantor ke wilayah Jakarta meski PPKM Darurat Jawa Bali sudah berlaku. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada pekerja non esensial yang dipaksa bekerja ke kantor untuk melaporkan perusahaannya.
Dalam aturan PPKM Darurat, perusahaan yang bergerak di sektor non esesial wajib menerapkan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Sedangkan untuk sektor esensial wajib memberlakukan 50 persen maksimal bekerja dari kantor dengan menerapkan protokol kesehatan.
Advertisement
"Saya juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada perusahaan sektor non esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah, khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan masing-masing provinsi," kata Luhut dalam konferensi pers melalui YouTube KemenkoMarves, Senin (5/7/2021).
"Atau bisa melalui aplikasi Jaki, yang dapat melaporkan melalui aplikasi Jaki Pemerintah DKI Jakarta," sambungnya.
Luhut juga akan segera berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah supaya bisa mengeluarkan surat perintah kepada perusahaan sektor non esensial untuk tidak memerintahkan karyawannya bekerja di kantor.
Baca juga: Kendaraan Masuk Jogja Disekat hingga 2 Agustus
Selain itu, ia juga meminta agar perusahaan tidak memecat pegawai yang WFH.
Hal tersebut diupayakan agar menurunkan mobilitas warga yang berada Bodetabek. Mayoritas dari mereka bekerja di DKI Jakarta dan pada praktiknya mereka terjebak pada penyekatan.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut meminta dukungan dari Gubernur DKI Jakarta, Polda Metro Jaya serta Pangdam Jaya untuk turun ke lapangan mengecek perusahaan non esensial yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor.
Ia tidak segan mengancam perusahaan non esensial yang membandel agar diberikan sanksi.
"Tidak segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut dan memberikan penjelasan juga dampaknya ini."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Serangan Udara Israel Tewaskan 31 Orang di Gaza Jelang Rafah Dibuka
Lonjakan WNI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Percepat Pemulangan
3.248 Huntara Rampung, Satgas Pacu Rehabilitasi Aceh Jelang Ramadhan
Pemerintah Dorong Reformasi Royalti Digital, Menkum Soroti Peran LMKN
Advertisement
KPK Selidiki Dugaan Perusakan Bukti Kasus Kuota Haji 2024
Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Saham Gorengan di Pasar Modal
Hari Kedelapan Pencarian, Korban Longsor Bandung Barat Bertambah 10
AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran, Komandan IRGC Ikut Disasar
Tiket Kereta Lebaran 2026 Mulai Dibuka, KAI Ingatkan Antisipasi Lonjak
Advertisement
Rusia Kecam Tarif AS ke Kuba, Disebut Upaya Pencekikan Ekonomi
Friderica Widyasari Jadi Ketua OJK, Jamin Stabilitas Pengawasan
Prabowo Siap Rombak Direksi Bank Himbara Demi Ekonomi Nasional
Jokowi Turun Gunung Dukung PSI, Target DPR 2029 di Depan Mata
Presiden Prabowo Tak Hadir di Harlah 100 NU, Ini Alasannya
Advertisement
Pentagon dan Gedung Putih Susun Skenario Serang Iran
Berita Pilihan
Advertisement
Satu Abad NU, Diperingati dengan Peluncuran Buku Sejarah Tokoh
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja Hari Ini, Sabtu 31 Januari 2026
- Catat Jam Keberangkatan KRL Jogja-Solo Akhir Pekan Ini
- Monitoring Program MBG Pastikan Gizi Tepat dan Ekonomi Lokal Tumbuh
- Setelah Mahendra Siregar, Wakil Ketua OJK Ikut Mengundurkan Diri
- Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Jenazah di TPU Tegal Alur
- Sleman Bangun Fasilitas Panjat Tebing Standar Internasional di Ngaglik
- Kawasan Industri Sentolo Dilirik Perusahaan Farmasi dan Kosmetik
Advertisement
Advertisement
