Ini Kriteria Kabupaten/Kota yang Dikenakan PPKM Darurat Jawa-Bali
Warga menyeberang jalan saat jam pulang kerja di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (24/6 - 2021). Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown (karantina wilayah) salah satunya karena pertimbangan faktor ekonomi. Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terbatas di Pulau Jawa dan Bali.
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil penilaian terhadap kabupaten/kota dengan indikator laju penularan dan kapasitas respons yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4,” kata Jokowi dalam acara Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021).
Adapun, perincian indikator laju penularan tersebut meliputi kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, dan kematian pada 100.000 penduduk per minggunya.
Sebuah daerah masuk dalam kategori tertinggi yaitu level 4 jika tercatat lebih dari 150 orang positif Covid-19, lalu lebih dari 30 orang dirawat di rumah sakit, dan lebih dari 5 orang meninggal. Sebanyak 44 kabupaten/kota di Jawa dan Bali tercatat masuk dalam level tersebut.
Sementara itu, 76 kabupaten/kota lainnya masuk dalam level 3 dengan capaian indikator 10-150 orang positif, 10-30 orang dirawat di rumah sakit, dan 2-5 orang meninggal setiap minggunya dari per 100.000 penduduk.
Kendati sudah diputuskan kebijakan PPKM Darurat diberlakukan di daerah-daerah di atas, Jokowi belum bisa memastikan berapa lama kebijakan itu berlangsung.
“Gak tahu nanti keputusannya, apakah seminggu apakah dua minggu karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus di Pulau Jawa dan Pulau Bali,” katanya.
Sumber : Bisnis.com
