Advertisement
Soal Wacana PPKM Darurat untuk Zona Merah, Ini Respons Dekan FKUI
Spanduk bertuliskan "mini lockdown" dipasang di salah satu permukiman warga di Jalan Pepaya, Jagakarsa, Jakarta Selatan karena puluhan warga terpapar Covid-19, Selasa (29/6/2021). - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dikabarkan bakal memperketat penanganan Covid-19 dengan memberlakukan PPKM Darurat. Rencana ini ditanggapi positif Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Ari Fahrial Syam.
Dia mendukung adanya upaya pengetatan penanganan pandemi seiring dengan kenaikan drastis angka kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Selama ini dia menilai pemerintah belum mengambil langkah konstruktif dalam mengatasi kenaikan kasus Covid-19.
Advertisement
Di sisi lain, Malaysia dan Singapura telah mengambil sikap untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah. Bahkan Malaysia memperpanjang pengetatan tersebut hingga akhir Juni 2021.
“Setuju [pengetatan penanganan Covid-19/PPKM Darurat]. PSBB tahun lalu lebih efektif,” kata Ari saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/6/2021).
BACA JUGA: Rumah Sakit di DIY Mulai Rekrut Sukarelawan Nakes
Pemerintah rencananya akan melakukan pengetatan penanganan pandemi di zona merah, khususnya di DKI Jakarta. Pasalnya kasus konfirmasi melonjak tajam hingga melampaui 20.000 kasus per hari.
Kendati demikian, pemerintah belum mengonfirmasi kabar tersebut. Sumber Istana yang dihubungi Bisnis juga belum memberikan konfirmasi terkait rencana penerapan PPKM Darurat.
Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI itu menilai bahwa Pemprov DKI harus mengambil sikap dengan mengeluarkan keputusan strategis dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar.
“Faktanya sebelumnya menunjukkan bahwa PSBB telah berhasil menekan penularan Covid-19 di tengah masyarakat,” terangnya.
Dia juga mengajak semua kalangan termasuk pemangku kepentingan belajar dari India. Negara itu sempat mengalami tsunami Covid-19, namun kini diklaim berhasil menangani pandemi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
