Advertisement
Soal Wacana PPKM Darurat untuk Zona Merah, Ini Respons Dekan FKUI
Spanduk bertuliskan "mini lockdown" dipasang di salah satu permukiman warga di Jalan Pepaya, Jagakarsa, Jakarta Selatan karena puluhan warga terpapar Covid-19, Selasa (29/6/2021). - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dikabarkan bakal memperketat penanganan Covid-19 dengan memberlakukan PPKM Darurat. Rencana ini ditanggapi positif Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Ari Fahrial Syam.
Dia mendukung adanya upaya pengetatan penanganan pandemi seiring dengan kenaikan drastis angka kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Selama ini dia menilai pemerintah belum mengambil langkah konstruktif dalam mengatasi kenaikan kasus Covid-19.
Advertisement
Di sisi lain, Malaysia dan Singapura telah mengambil sikap untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah. Bahkan Malaysia memperpanjang pengetatan tersebut hingga akhir Juni 2021.
“Setuju [pengetatan penanganan Covid-19/PPKM Darurat]. PSBB tahun lalu lebih efektif,” kata Ari saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/6/2021).
BACA JUGA: Rumah Sakit di DIY Mulai Rekrut Sukarelawan Nakes
Pemerintah rencananya akan melakukan pengetatan penanganan pandemi di zona merah, khususnya di DKI Jakarta. Pasalnya kasus konfirmasi melonjak tajam hingga melampaui 20.000 kasus per hari.
Kendati demikian, pemerintah belum mengonfirmasi kabar tersebut. Sumber Istana yang dihubungi Bisnis juga belum memberikan konfirmasi terkait rencana penerapan PPKM Darurat.
Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI itu menilai bahwa Pemprov DKI harus mengambil sikap dengan mengeluarkan keputusan strategis dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar.
“Faktanya sebelumnya menunjukkan bahwa PSBB telah berhasil menekan penularan Covid-19 di tengah masyarakat,” terangnya.
Dia juga mengajak semua kalangan termasuk pemangku kepentingan belajar dari India. Negara itu sempat mengalami tsunami Covid-19, namun kini diklaim berhasil menangani pandemi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Advertisement
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Advertisement
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Realisasi KUR Capai Rp238,7 T, Menteri UMKM Optimistis Target Tercapai
Advertisement
BNPB: Daerah Rawan Butuh Teknologi Peringatan Dini Longsor
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkot Jogja Anggarkan Rp10 M untuk Konversi Bentor ke Listrik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Periksa 12 Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
- Prabowo Wajibkan Becak Pakai Motor Listrik di Indonesia
- Longsor Banjarnegara: Dua Warga Tewas, SAR Cari Korban Lain
- Kasus Suap Proyek Jalan, Topan Ginting Hadapi Sidang Perdana
- DIY Hentikan Bansos untuk Ribuan Penerima Terindikasi Judol
- Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi
- Prabowo Targetkan Semua Kelas Pakai IFP, Dana dari Sitaan Koruptor
Advertisement
Advertisement
