Advertisement
Epidemiolog Sarankan Jokowi Ambil Opsi Lockdown, Ini Alasannya
Warga menyeberang jalan saat jam pulang kerja di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro dibandingkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown (karantina wilayah) salah satunya karena pertimbangan faktor ekonomi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah belum mengambil langkah ketat meski kasus positif Covid-19 yang terus melonjak.
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan untuk segera lockdown. “Saya tulis saran ini, lockdown sebelum terlambat. Negara wajib melindungi rakyat baik kesejahteraan, kesehatannya, dan jiwanya,” kata Dicky melalui akun Twitternya, dikutip Selasa (29/6/2021).
Advertisement
Menurutnya, keputusan yang cepat, tepat, kuat akan menyelamatkan banyak nyawa dan menjaga juga memulihkan ekonomi sosial politik.
“Makin dini makin kecil dampaknya. Maret 2020 saya usulkan hal yang serupa,” tulisnya lebih lanjut.
BACA JUGA: Hari Ini 850 Warga DIY Dilaporkan Positif Covid-19
Atas banyaknya desakan melakukan lockdown, pemerintah dikabarkan juga akan segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Adapun, skenario pembatasan darurat akan mirip Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya, masih mengizinkan perjalanan luar daerah, namun dengan syarat sudah divaksin dan PCR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
11 Bandara Perintis Papua Ditutup, Imbas Penembakan Pilot
Sanae Takaichi Kembali Jadi PM Jepang, Siap Ubah Konstitusi
Banpres UMKM Sumatra Disiapkan, 200.000 Pelaku Usaha Disasar
Ramadan Hijau di Istiqlal, Menag Tekankan Spirit Lembut
Advertisement
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Respons IMF, Menkeu Fokus Tutup Kebocoran Pajak
Advertisement
MKD DPR Pastikan Proses Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Aturan
THR ASN Mulai Cair Awal Ramadhan, Anggaran Rp55 Triliun
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Diduga Pengemudi Mabuk
KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
Vape Disebut Pintu Masuk Narkoba, Ini Penjelasan BNN
Advertisement
Tak Terpusat di Tol, Pantura dan Pansela Bisa Jadi Alternatif Mudik
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Jogja Kamis 19 Februari 2026, Cek Lokasinya
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Rasisme Warnai Benfica vs Real Madrid, Vinicius Junior Disorot
- Ini Untung Rugi Pakai AI untuk Kelola Keuangan Pribadi
- Harga Emas Pegadaian Turun, UBS Rp2.958.000 dan Galeri24 Rp2.943.000
- YouTube Down, 300 Ribu Pengguna Terdampak
- Hari Ini, Janice Tjen Tantang Peringkat 6 Dunia di Dubai 2026
- Ekonomi AS Lesu, Jurusan Keuangan Paling Diburu
- AS-China Memanas, OpenAI Seret DeepSeek ke DPR
Advertisement
Advertisement
