Advertisement
KPU Usul Pemilu 2024 Dipercepat, Ini Respons DPR
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar Pemilu 2024 dipercepat dari 21 April menjadi 21 Februari. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU untuk membuat alternatif skenario jadwal Pemilu 2024.
"Saya minta kepada KPU jangan skenario itu hanya di bulan Februari. Lihat alternatif lain, paling tidak dua alternatif," kata Guspardi dalam keterangan resmi dikutip dari laman DPR, Rabu (2/6/2021).
Adapun, usulan KPU untuk memajukan Pemilu 2024 dari 21 April menjadi 21 Februari dikemukakan pada rapat dengar pendapat secara tertutup di DPR RI pada Senin (24/5/2021).
Sementara itu, Kemendagri juga mengusulkan jadwal pelaksanaan pemilu digelar Maret 2024 dengan pertimbangan menyangkut soal anggaran serta kondisi cuaca.
"Februari musim hujan, partisipasi pemilih [dikhawatirkan] berkurang. Kemudian tempat pemungutan suara kan tidak semua bangunannya permanen," ujar Guspardi.
Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak mempermasalahkan kalaupun pelaksanaan pemilu tidak dilakukan pada 21 April 2024. Namun skenario pelaksanaannya mesti digodok matang supaya tak berbenturan dengan jadwal pemilihan lainnya.
"Untuk itu, kita akan membahas waktu yang tepat. Tentu perlu masukan saran dari berbagai elemen. Terlebih, bakal berlangsung pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diusulkan 20 November 2024," tuturnya.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Selain itu, dia mengatakan ada beberapa hal lainnya yang perlu diantisipasi dalam Pemilu 2024, misalnya potensi gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Belum lagi potensi dua putaran pemilu, gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, dan pemungutan suara ulang. Semua potensi itu bakal menguras waktu," ungkapnya.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
Advertisement
Tim Bayangan di Kemendikbud Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasannya
Top 7 News Harianjogja.com Minggu, 25 September 2022
Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Spongebob Membantu Polisi Menangkap Perampok
Pertamax Lebih Irit Ketimbang Pertalite?
Advertisement
Cek Harga BBM di Pertamina, Vivo, Shell dan BP-AKR
Mahfud: Peraih WTP Belum Tentu Bebas Korupsi
20 Tokoh Pariwisata Jateng Terima Penghargaan di Ketep Pass
Manchester United Bertumpuk Utang Setelah Jor-joran di Bursa Transfer
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa 6,4 Magnitudo, Warganet Ramai di Twitter
Berita Pilihan
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
- Lama Terhenti, PRGS Siap Dibuka Kembali
- Kompetisi Roket Terkendali Tingkat SMP Se-Kota Magelang 2022 Digelar Lagi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Manchester United Bertumpuk Utang Setelah Jor-joran di Bursa Transfer
- Ditangkap KPK dan Siap Buka-bukaan, Yosep Parera: Semua Aspek di Negara Kita Butuh Duit!
- Aceh Diguncang Gempa 6,4 Magnitudo, Warganet Ramai di Twitter
- Cek Harga BBM di Pertamina, Vivo, Shell dan BP-AKR
- Mahfud: Peraih WTP Belum Tentu Bebas Korupsi
- Pertamax Lebih Irit Ketimbang Pertalite?
- 20 Tokoh Pariwisata Jateng Terima Penghargaan di Ketep Pass
Advertisement
Advertisement
