Advertisement
Belanja Pegawai Sampai 80%, Tito: Kepala Daerah Jangan Mau Dibodohi!
Mendagri Tito Karnavian. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah agar mengoptimalkan belanja modal dan tidak asal memberikan persetujuan hanya untuk kepentingan pegawai semata.
Mendagri mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang proporsi belanja modal rendah. Sementara belanja untuk opersional pegawai lebih besar.
Advertisement
“Hampir 70-an persen, ada yang bahkan 80 persen belanja pegawai [saja], termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai, macam-macam seperti penguatan ini penguatan itu, dengan rapat-rapat koordinasi, intinya honor nantinya,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Selasa (4/5/2021).
Sementara itu, lanjutnya, kondisi jalan banyak yang rusak dan sampah bertebaran. Enggan menyebut nama daerahnya, Mendagri mengatakan ada daerah yang belanja modalnya cuma 12 persen, di mana 3-5 persennya untuk operasional pegawai lagi.
“Ini menyedihkan. Kepala daerah ini tidak tahu, main tanda tangan saja. Tolong kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi,” tegasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Utang Indonesia Tambah Rp1.177,4 Triliun Tahun Ini
Untuk itu, Mendagri akan meminta Menteri Keuangan untuk menahan transfer dana daerah yang belanjanya belum optimal.
“Saran kami kita menggunakan transfer berbasis kinerja, jadi kalau kinerjanya belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfer ditahan dulu supaya dia belanja dulu. Kalau sudah mendekati [target belanja] baru transfer,” katanya.
Dia menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak akan pulih jika pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan anggaran belanjanya.
Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat membuat program-program padat karya yang banyak melibatkan rakyat dan tidak hanya dapat dinikmati oleh perusahaan besar.
Saat ini pemerintah tengah membangun sistem informasi yang dapat memonitor belanja daerah dengan tujuan dana tepat sasaran menghindari potensi penyimpangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketua DPD RI Usulkan Dana Zakat untuk MBG, Kepala BGN: Kami Fokus Pakai APBN Dulu
KPK Periksa Mantan Ketua KPU Arief Budiman Terkait Kasus Hasto Kristiyanto
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Pemain Sinetron 'Mak Lampir' Sandy Permana
Advertisement
30 Rumah Warga Ludes Akibat Kebakaran di Kemayoran
Pengumuman! Status Aktivitas Gunung Ibu di Pulau Halmahera Naik jadi Awas
Timbulkan 334 Korban, KAI Tutup 309 Perlintasan Sebidang Selama 2024
DPR-MPR Dukung Rencana Retret Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024
Advertisement
Luhut Mengajukan Penerapan Family Office kepada Prabowo pada Februari 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- KPK Yakin Menang Lawan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Eksespi Hakim Heru Hanindyo Ditolak, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilanjutkan
- Ini Alasan KPK Belum Menahan Hasto Kristiyanto
- Vaksin dan Masker Dua Alat untuk Cegah Wabah HMPV dan Influenza
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
Advertisement
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Ketua KPK Terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Belum Berencana Menahan
- Kitabisa Salurkan Santunan kepada Ahli Waris di Jogja dan Bogor
- Geledah Rumah Eks Ketua PN Surabaya, Kejaksaan Agung Sita Uang Rp21 Miliar
- Biaya Haji Kemungkinan Bisa Turun Lagi
- Eksespi Hakim Heru Hanindyo Ditolak, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilanjutkan
- Dugaan Penganiayaan Darso oleh Polisi Jogja, Polda Jateng Periksa 13 Saksi
- Mayat Pensiunan Brigjen TNI Ditemukan di Laut Marunda, Mabes TNI Lakukan Penelusuran
Advertisement
Advertisement
