Advertisement
Belanja Pegawai Sampai 80%, Tito: Kepala Daerah Jangan Mau Dibodohi!
Mendagri Tito Karnavian. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah agar mengoptimalkan belanja modal dan tidak asal memberikan persetujuan hanya untuk kepentingan pegawai semata.
Mendagri mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang proporsi belanja modal rendah. Sementara belanja untuk opersional pegawai lebih besar.
Advertisement
“Hampir 70-an persen, ada yang bahkan 80 persen belanja pegawai [saja], termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai, macam-macam seperti penguatan ini penguatan itu, dengan rapat-rapat koordinasi, intinya honor nantinya,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Selasa (4/5/2021).
Sementara itu, lanjutnya, kondisi jalan banyak yang rusak dan sampah bertebaran. Enggan menyebut nama daerahnya, Mendagri mengatakan ada daerah yang belanja modalnya cuma 12 persen, di mana 3-5 persennya untuk operasional pegawai lagi.
“Ini menyedihkan. Kepala daerah ini tidak tahu, main tanda tangan saja. Tolong kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi,” tegasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Utang Indonesia Tambah Rp1.177,4 Triliun Tahun Ini
Untuk itu, Mendagri akan meminta Menteri Keuangan untuk menahan transfer dana daerah yang belanjanya belum optimal.
“Saran kami kita menggunakan transfer berbasis kinerja, jadi kalau kinerjanya belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfer ditahan dulu supaya dia belanja dulu. Kalau sudah mendekati [target belanja] baru transfer,” katanya.
Dia menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak akan pulih jika pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan anggaran belanjanya.
Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat membuat program-program padat karya yang banyak melibatkan rakyat dan tidak hanya dapat dinikmati oleh perusahaan besar.
Saat ini pemerintah tengah membangun sistem informasi yang dapat memonitor belanja daerah dengan tujuan dana tepat sasaran menghindari potensi penyimpangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
