Advertisement
KPK Sebut Ada Upaya Menghalangi Penyidikan Kasus Pajak
Juru Bicara KPK Ali Fikri - Antara\\r\\n\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan izin penggeledahan di PT Jhonlin Baratama sudah sesuai dengan prosedur.
Diketahui, pada Jumat (9/4/2021), KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Advertisement
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan proses pengajuan izin penggeledahan tersebut tidak ada kendala dengan dewan pengawas (Dewas) KPK.
BACA JUGA : KPK Telusuri Aliran Uang Kasus Suap Pajak
"KPK memastikan proses pengajuan izin penggeledahan telah dilakukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Sejauh ini, mekanisme proses adminstrasi izin penggeledahan tersebut tidak ada kendala dari Dewas KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (13/4/2021) malam.
Hal ini disampaikan Ali terkait gagalnya tim KPK mendapatkan barang bukti saat menggeledah kantor Jhonlin Baratama.
Diduga, ada yang sengaja menghalangi penyidikan dengan cara memindahkan bukti. KPK juga saat ini tengah mencari keberadaan truk yang diduga membawa dokumen dari kantor Jhonlin Baratama.
"Oleh karenanya kami ingatkan, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan dengan antara lain diduga memindahkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan ini, kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Ali.
BACA JUGA : Suap Pajak Masih Ada, Sri Mulyani: Orang Kemenkeu Tidak
Adapun, KPK tengah mengusut kasus suap dan telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Terdapat dua pejabat pajak yang diduga menerima suap terkait pengurusan pajak Dua pejabat pajak itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Mengesahkan Sembilan Anggota Ombudsman Periode 2026-2031
Adies Kadir Ditetapkan sebagai Hakim MK dari Unsur DPR
DPR Tetapkan Calon Hakim MK dan Deputi BI dalam Rapat Paripurna
BNPB Identifikasi 20 Korban Longsor Cisarua, 18 Jenazah Masih Diproses
Advertisement
TNI AU Terima Tiga Rafale, Penguatan Pertahanan Udara Dimulai
Petir Menyambar Aksi Massa Bolsonaro, 89 Orang Luka di Braslia
Gempa Pacitan M5,7 Guncang Jawa Timur, BMKG Tegaskan Aman Tsunami
Gempa M 5,5 Pacitan Terasa Hingga DIY
Jet Pribadi Bombardier Jatuh di Maine, 7 Orang Tewas
Advertisement
Rawan Penularan Virus Nipah, Thailand Perketat Skrining Penerbangan
Pejabat Militer China Diperiksa atas Dugaan Kebocoran Informasi Nuklir
Purbaya Santai Hadapi Isu Kriminalisasi: Noel Kan Terima Uang
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Ancaman Serangan AS di Tengah Ketegangan
Sidang Ungkap Dana Hibah Pariwisata Dibahas Jelang Pilkada Sleman
Advertisement
Satgas P2SP Ultimatum Kemenhub Tertibkan Pajak Kapal Asing
Berita Pilihan
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
- Bulog Bakal Pakai Beras Premium untuk MBG dan Batalion TNI
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Dalami Kesaksian ART Terkait Kematian Lula Lahfah
- BMKG Jelaskan Gempa Dini Hari di Buton Utara Dipicu Sesar Aktif
- Indonesia Lampaui Target dan Finis Kedua ASEAN Para Games 2025
- Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementerian
- LPS Pertahankan Bunga Penjaminan Simpanan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi
- Pemilik Maktour Bantah Terima Ribuan Kuota Haji Kemenag
- Ratusan Peserta CKG Bantul Terindikasi Kemungkinan Depresi
Advertisement
Advertisement
