Advertisement
Pemerintah Tolak Permohonan Kubu Moeldoko, Begini Respons AHY
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi menolak permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang dilakukan oleh Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucap syukur karena akhirnya tidak ada dualisme di tubuh partainya.
Advertisement
“Alhamdullilah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa, bahwa yang telah diputuskan oleh Pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat, terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstitusi partai yakni AD/ART partai yang dihasilkan oleh Kongres ke-5 Partai Demokrat 2020 lalu,” tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/3/2021).
Lebih lanjut, AHY bersama seluruh jajaran pimpinan hingga kader berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo melalui jajarannya karena telah memutus kasus ini dengan adil.
Baca juga: Adik Kandung Raja Jogja, Gusti Hadiwinoto Meninggal karena Penyakit Ini
Putra sulung Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga berterima kasih kepada semua pihak lain di luar partai yang telah memberikan dukungan serta menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat.
Dia mengatakan, secara pribadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, loyalitas, soliditas, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa dari para pimpinan dan pengurus Partai Demokrat mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga tingkat ranting, sampai anak ranting.
"Termasuk organisasi sayap, DPLN, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kaesang Ingin Jadi Ketum PSI Lagi, Jokowi Mengaku Tak Percaya Diri
Advertisement
Siswa Bisa Mendaftar Sekolah Rakyat, Ini Syarat dan Caranya
Advertisement
Polisi Bandara Soetta Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Penumpang Citilink
Gempa Lombok M4,5 Terasa hingga Bali, Kedalaman 12 Km
Kejagung Jemput Paksa Konsultan Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
Peluncuran Program Koperasi Desa Merah Putih Diundur
Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Sebanyak 38 Rumah Warga Poso Rusak
Advertisement
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Beras Oplosan
Berita Pilihan
Advertisement
Update Jadwal KRL Jogja Solo per Rabu, 16 Juli 2025, Lengkap dari Stasiun Tugu hingga Palur
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement
