Advertisement
Sri Lanka Larang Penggunaan Burkak, Ini Tanggapan Muhammadiyah
Keluarga menaruh bom di makam Rexy Duglas (67), tiga hari setelah serangkaian bom bunuh diri mengguncang 3 gereja dan 4 hotel pada Hari Paskah, di sebuah pemakaman dekat Gereja St. Sebastian, Negombo, Sri Lanka, Rabu (24/4/2019). - Reuters/Athit Perawongmetha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menilai larangan menggunakan burkak bagi wanita muslim di Sri Lanka akan menggemakan islamofobia.
Menurutnya, penutupan sekolah Islam dan pelarangan burkak bertentangan dengan hak asasi manusia dan menyakiti hati umat Islam. Dia menilai pemberantasan terorisme perlu mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Advertisement
“Kalau seandainya pemerintah Sri Lanka terlalu dihantui oleh tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme, maka langkah yang harus ditempuh dan diambil bukanlah dengan menutup sekolah-sekolah Islam, tetapi dengan meningkatkan kemampuan aparat intelijennya,” katanya seperti dikutip dari laman resminya.
Lebih lanjut, Anwar juga meminta agar Pemerintah Indonesia segera melakukan upaya agar Pemerintah Sri Lanka menempuh cara lain di luar kebijakan yang bersifat islamofobia.
“Sehingga hal-hal yang bersifat islamofobia dan tidak proporsional serta tidak etis ini tidak harus terjadi,” tutupnya.
Burkak merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh serta wajah. Adapun bagian mata ditutup oleh kawat kasa agar dapat melihat. Biasanya dikenakan oleh sebagian perempuan muslim di Afganistan, Pakistan, dan India Utara.
Seperti diberitakan Al Jazeera, pada Sabtu, Menteri Keamanan Publik Sri Lanka Sarath Weerasekera telah menandatangani dokumen berupa izin dari kabinet untuk melarang burkak.
“Burkak berdampak langsung kepada keamanan langsung. Itu adalah tanda ekstremisme yang muncul sekarang. Kami pasti akan melarangnya,” kata Weerasekara dalam upacara di kuil Buddha.
Pemerintah Sri Lanka juga berencana menutup lebih dari 1.000 sekolah Islam yang menentang kebijakan nasional.
Rakyat Sri Lanka tidak setuju terhadap rencana tersebut dan memandang keputusan itu sebagai upaya untuk menenangkan mayoritas Buddha di Sri Lanka. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan.
Seperti diketahui, 75 persen dari total populasi Sri Lanka sebesar 22 juta adalah penganut Buddha Sinhala. Sementara itu, minoritas etnis tamil yang kebanyakan beragama Hindu sebesar 15 persen dan muslim sebesar 9 persen.
Pengumuman tersebut hanya beberapa pekan menjelang peringatan kedua serangan Paskah 2019 di tiga gereja dan tiga hotel mewah di negara itu yang menewaskan sedikitnya 269 orang.
Dua kelompok muslim lokal yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam atau ISIL (ISIS) disebut bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
Advertisement
Serangan Jamur Embun Tepung, Rusak Produktivitas Melon Petani Ponjong
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Retribusi TPI Tak Capai Target, PAD Perikanan 2025 Baru 61 Persen
- Green Day Antusias Buka Super Bowl LX
- Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru untuk 22 Januari 2026
- Menteri Fadli Zon Resmikan Pengembangan Tahap I Candi Plaosan
- Pohon Tumbang di Sleman Dipicu Angin Kencang Saat Hujan Ekstrem
- Update Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini, 22 Januari 2026
- Bangkit dari Tekanan, Anthony Ginting Melaju ke 16 Besar
Advertisement
Advertisement



