Advertisement
Ini Alasan Mahfud MD Tak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Tewasnya 6 FPI
Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12 - 2020) dini hari.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mengungkap alasannya tak membentuk tim gabungan pencari fakta terkait peristiwa penembakan enam laskas Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakata-Cikampek KM 50.
Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyadari ada dorongan publik agar pemerintah membentuk tim pencari fakta terkait kasus tersebut.
Advertisement
“Ada yang minta pemerintah dibentuk [tim pencari fakta], ada yang tidak percaya pemerintah, jangan percaya pemerintah nanti itu bohong hasilnya,” katanya melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3/2021).
Sebab itu lanjutnya, Presiden Joko Widodo memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk bekerja bebas termasuk memanggil siapapun untuk mendapatkan keterangan.
Mahfud menyebut apabila pemerintah membentuk TGPF akan dituding tidak memberikan hasil yang adil usai penyelidikan. Sebab itu, Komnas HAM dinilai lebih dipercaya untuk menyelidiki kasus tersebut.
“Kalau pemerintah membentuk [Tim Gabungan Pencari Fakta/TGPF] lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM.”
“Oleh karena itu kita serahkan ke Komnas HAM. Komnas HAM silakan selidiki, mau bentuk TGPF juga atas nama dibawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan,” tuturnya.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung adanya tertawaan publik terkait enam laskar FPI dijadikan tersangka oleh Polisi. Kata dia, status tersebut hanya konstruksi hukum dan dijadikan tersangka sehari. Setelah itu kasus dinyatakan gugur.
Berdasarkan temuan Komnas HAM, laskar FPI yang memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Mahfud menambahkan Komnas menemukan bukti senjata dan proyektil.
“Bahkan di rekomendasi Komnas HAM itu ada juga nomor telpon orang yang memberi komando siapa,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Arus Balik Lebaran 1,19 Juta Kendaraan Telah Kembali ke Jabodetabek
Seusai Lebaran, Menu Makan Bergizi Gratis Kembali ke Menu Makanan Segar
Advertisement
Terbang ke Malaysia, Presiden Prabowo Temui PM Anwar Ibrahim di Putrajaya
Banten Diguncang Gempa Magnitudo 5,3 Sebanyak Dua Kali
Pemberlakuan One Way Nasional Arus Balik Lebaran, Ini Komentar Jasa Marga
Ratusan Ribu Warga Amerika Serikat Demo Memprotes Donald Trump dan Elon Musk
Advertisement
4 Bocil di Magetan Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Paket Petasan Meledak
Tiga Wisatawan Ponorogo Tenggelam dan Meninggal di Muara Sungai Pacitan
Malam Ini, Presiden Prabowo Temui Anwar Ibrahim di Malaysia
Advertisement
Lebaran Ketupat, Makna dan Kapan Pelaksanaan?
Berita Pilihan
- Masih Pemulihan, Paus Fransiskus Mendadak Muncul di Hadapan Umat di Kota Vatikan
- Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional ke Hambalang
- Terbang ke Malaysia, Presiden Prabowo Temui PM Anwar Ibrahim di Putrajaya
- Pemberlakuan One Way Nasional Arus Balik Lebaran, Ini Komentar Jasa Marga
- Pagi Ini, Gunung Semeru Erupsi Tiga Kali dengan Tinggi Letusan hingga 600 meter
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Hari Ini Senin 7 April 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Terjunkan Tim Pantau Cuaca di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk
- Kondisi Terkini Gerbang Tol Cikampek Utama: Arus Padat dari Arah Timur
- 168.800 Pemudik Lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam Sehari
- Tentara Israel Bunuh 50.669 Warga Sipil Palestina
- Hari Ini One Way Jalan Tol Arah ke Jakarta, Lalu Lintas Tujuan Jawa Tengah Dialihkan ke Pantura
- Tiket Gratis Kapal Laut untuk Arus Balik Lebaran 2025 Masih Tersedia
- One Way Diberlakukan di Tol Bawen Semarang, 7 Kendaraan Terlibat Kecelakaan
Advertisement
Advertisement
