Diwacanakan Pemerintah, Ini Kontroversi Kartu Prakerja untuk Calon Pengantin

Harianjogja.com, JAKARTA--Wacana pemerintah untuk mengeluarkan Kartu Prakerja untuk calon pengantin menuai kontroversi.

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) baru-baru ini mengeluarkan wacana pembentukan program Kartu Prakerja untuk calon pengantin. Program tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2021 ini.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet pun memberikan tanggapannya bahwa pada tahun lalu, kartu Prakerja banyak menjadi sorotan karena dinilai tidak cocok di masa itu dan terbatasnya calon penerima bantuan di tengah antusiasme masyarakat yang sangat besar.

"Jika dilihat dari tujuannya, agar nantinya pasangan yang menerima kartu Prakerja ini tidak mengalami stunting, tentu ini hal yang baik, karena masalah stunting masih menjadi PR di Indonesia," ucap Yusuf kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu(7/3/2021).

Terlebih, wacananya program ini akan diperuntukkan untuk warga miskin. Namun, Yusuf menyampaikan bahwa ada beberapa catatan penting bagi pemerintah.

BACA JUGA: Citilink Mengklaim Sudah Menegur Bule yang Lolos Naik Pesawat tanpa Masker

"Dalam upaya mencegah stunting, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada bansos. Tentunya jika ada program Kartu Prakerja, tentu ada potensi tumpang tindih kebijakan," tambahnya.

Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah justru tidak memperluas cakupan penerima bansos saja.

"Di samping itu, tanpa mengesampingkan masalah stunting, tapi dengan sedikitnya calon penerima Kartu Prakerja tahun ini, tentu ada calon penerima yang sudah menikah misalnya, yang berpotensi tidak mendapatkan bantuan," ungkap Yusuf.

Padahal, menurut Yusuf, urgensi ini pun tidak kalah penting, kecuali jika calon penerimanya dipisah. "Tapi kalaupun dipisah, kita sudah punya program PKH yang sudah disinggung di atas," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Okezone.com berjudul "Kartu Prakerja Calon Pengantin, Ini Manfaatnya"

Sumber : Okezone.com