Trans Sumatra dan Kalimantan Didorong, Layakkah Secara Bisnis?
Proyek Trans Sumatra dan Trans Kalimantan mulai dijajaki investor. Pemerintah belum menetapkan nilai investasi karena studi kelayakan masih berjalan.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Kemenkominfo berkomitmen untuk mencari solusi yang adil dan akan segera bertemu dengan aplikator untuk membahas tuntutan pengemudi ojek daring dan kurir. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/rwa.
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah mengintervensi pembagian hasil antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, porsi hasil yang diterima pengemudi disebut meningkat dari 80% menjadi 92%.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Presiden Ke-8 RI tersebut, kebijakan pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi ojol merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang disebut menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia.
"Karena kekuatan ekonomi kita ada di UMKM, kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator," kata Prabowo.
Porsi Pengemudi Ojol Naik dari 80% Jadi 92%
Prabowo menjelaskan sebelum pemerintah melakukan intervensi, pengemudi ojol mendapatkan 80% dari penghasilan, sedangkan 20% menjadi bagian aplikator.
"Tadinya pengemudi ojol hanya mendapat 80% dari upaya kerja mereka, karena aplikator minta 20%," ujarnya.
Setelah pemerintah melakukan intervensi terhadap skema tersebut, porsi yang diterima pengemudi meningkat menjadi 92%.
"Tapi dengan rekomendasi Pemerintah, tetapi memang agak intervensi juga ini. Sekarang para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka," kata Prabowo.
Penghasilan Sejumlah Pengemudi Disebut Naik 2-3 Kali Lipat
Prabowo juga menyampaikan dampak kebijakan tersebut terhadap penghasilan pengemudi ojol. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, sejumlah pengemudi mengaku mengalami peningkatan penghasilan secara signifikan.
Bahkan, Prabowo menyebut terdapat pengemudi yang melaporkan penghasilannya meningkat hingga dua kali lipat dan tiga kali lipat.
"Dan banyak pengemudi sekarang melaporkan penghasilan mereka naik signifikan, ada yang 2x, ada 3x lebih tinggi," tandas Prabowo.
Perpres Ojol Masih Difinalisasi
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih melakukan koordinasi untuk memfinalisasi Perpres Ojol. Sejumlah substansi prinsip dalam beleid tersebut disebut telah berhasil dirumuskan.
“Jadi kemarin kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai Perpres Ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan persiapan pengibaran bendera HUT ke-81 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Meski demikian, masih terdapat beberapa formula yang perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena adanya perkembangan pola bisnis dalam jasa layanan transportasi daring.
Menurut Prasetyo, formula tersebut perlu disempurnakan agar implementasi beleid nantinya tidak menimbulkan persoalan dalam kasus-kasus tertentu.
“Namun memang ada beberapa formula karena ada update mengenai pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah masih melakukan penyempurnaan formula sebelum Perpres Ojol tersebut difinalisasi, sementara Prabowo telah menyampaikan bahwa intervensi pemerintah terhadap pembagian hasil telah meningkatkan porsi yang diterima pengemudi menjadi 92%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Proyek Trans Sumatra dan Trans Kalimantan mulai dijajaki investor. Pemerintah belum menetapkan nilai investasi karena studi kelayakan masih berjalan.
Prabowo Subianto menyatakan bos BUMN yang bertobat dan mengakui perbuatannya berpeluang mendapat amnesti. Ini rencana pembenahan BUMN.
KPK memeriksa 10 saksi di Surabaya dan Surakarta untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan serta mengusut perusahaan milik Mulyono.
Bayi laki-laki berusia sekitar satu minggu ditemukan dalam kardus di Klitikan Pasar Sleman. Polisi kini mencari keberadaan orang tuanya.
"Kolaborasi Strategis Kadin dan Pegadaian untuk MengEMASkan Indonesia."
Baznas, Danantara, Kemenkop, dan MES meneken MoU penguatan ekosistem zakat, koperasi syariah, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial.