Advertisement
Regulasi Vaksinasi Gotong Royong Perlu Dipercepat, Ini Alasannya
Sejumlah tenaga kesehatan mendapatkan vaksinasi dosis pertama vaksin Covid-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021). - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai percepatan penyusunan regulasi Vaksinasi Gotong Royong oleh Kemetnerian Kesehatan perlu dilakukan.
Menurutnya, percepatan tersebut diperlukan mengingat cukup vitalnya program tersebut bagi proses pemulihan ekonomi Tanah Air. Keterlibatan swasta, sangat berpengaruh bagi pemulihan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Advertisement
"Percepatan regulasi penting. Pasalnya, kehadiran program vaksinasi sektor swasta akan sangat urgen dalam menentukan keberhasilan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi tahun ini," kata Fithra kepada Bisnis.com, Kamis (25/2/2021).
Menurut Fithra, percepatan penyusunan regulasi tersebut juga perlu dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam upaya pemulihan kesehatan maupun pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, keberhasilan program Vaksinasi Gotong Royong juga memiliki efek cukup besar bagi pemulihan sektor-sektor yang sangat terdampak oleh pandemi mengingat peluang pulihnya kepercayaan diri masyarakat cukup besar, terutama sektor pariwisata.
Lebih jauh, dia menjelaskan efek positif tersebut tidak hanya berhenti di sektor pariwisata, melainkan akan ada multiplyier effect terhadap industri lainnya yang juga sedang dalam masa pemulihan.
"Terutama, karena adanya potensi membaiknya konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas yang saat ini cenderung lebih memilih untuk menyimpan," lanjutnya.
Dilaksanakannya vaksinasi di sektor swasta, sambungnya, sangat berpengaruh lantaran program tersebut tertuju langsung kepada dunia usaha sehingga secara khusus pula memberikan perbaikan terhadap dunia usaha.
Program tersebut, lanjutnya, juga menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah memberikan vaksinasi secara masif, yang dinilai menjadi engsel bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
