37 Juta Petugas Publik dan Lansia Siap Divaksin Covid Tahap Kedua

WHO menginisiasi program vaksin global. - Antara
17 Februari 2021 16:57 WIB Dewi Andriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah telah memvaksinasi Covid-19 lebih dari 1 juta tenaga kesehatan dalam waktu 1 bulan sejak pertama kali dimulai 13 Februari 2021 lalu. Vaksinasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan  diberikan kepada kelompok prioritas, yaitu masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik.

Siti Nadia Tarmizi Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi virus corona, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi.

Pemerintah sendiri menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia. “Untuk tahapan registrasi nantinya tidak harus menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi, namun cukup datang ke fasilitas kesehatan (faskes) dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah kami sediakan sebelumnya,” kata Siti Nadia, dalam keterangan pers yang diterima JIBI, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, ada beberapa cara yang akan dilakukan untuk pemberian vaksinasi tahap kedua ini. Yaitu berbasis faskes, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat, dan vaksinasi massal bergerak. Misalnya seperti vaksinasi bagi pedagang pasar yang akan dilakukan di pasar sehingga tidak lagi penerima vaksin harus datang ke faskes.

Untuk vaksinasi kepada para pedagang pasar, pemerintah akan memulainya dengan memvaksinasi para pedagang pasar di pasar induk Tanah Abang pada hari ini, Rabu (17/2/2021). Rencananya proses pemberian vaksinasi tahap kedua yang dilakukan di Tanah Abang ini akan dilaksanakan selama enam hari ke depan.

Selain untuk para pedagang, vaksinasi juga diberikan kepada petugas pelayanan transportasi. Joni Martinus, VP Public Relations PT. Kereta Api Indonesia dalam kesempatan yang sama menyambut baik dan mendukung penuh program vaksinasi ini.

“Kita ketahui bahwa petugas pelayanan publik memiliki mobilitas tinggi terutama bagi petugas pelayanan penumpang dan pelayanan umum kami lainnya sehingga kami menyambut baik pemberian vaksinasi ini,” ujarnya.

Untuk menyiapkannya PT KAI telah memiliki klinik mediska, yang dikelola PT. KAI dan tersebar di seluruh daerah operasi kereta api (Daop) di seluruh pulau Jawa dan Sumatra. Kesemuanya telah didaftarkan sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi PT KAI untuk mengikuti pelatihan vaksinator. “Tentu dengan langkah-langkah ini akan memperkuat dan mempercepat memperlancar proses vaksinasi di PT. KAI. Ada kurang lebih 13.526 yang terkait dengan petugas layanan publik di PT. KAI,” terangnya.

Sebagai ilustrasi, dalam satu hari kerja normal KRL yang dioperasikan PT. KAI di Jabodetabek melayani 1,2 juta pergerakan penduduk dan untuk di masa pandemi bisa melayani hingga 400 ribu orang. Kereta api jarak jauh di masa pandemi pun masih melayani 30 ribu orang.

“Kami di KAI membentuk satgas internal yang menjalankan sosialisasi kepada rekan-rekan kami bahwa memakai masker itu keren, bekerja dari rumah (WFH) itu bukan berarti libur, terkait 3M dan 3T juga terus kita sosialisasikan melalui multi media baik milis broadcast dan akun media sosial kami,” terang Joni.

Menurutnya, KAI juga telah secara konsisten menerapkan protokol Kesehatan terutama di pintu-pintu tunggu, pada saat validasi pengecekan dokumen, pengecekan suhu tubuh, dan penggunaan masker. “Sedapat mungkin kami menghindari kontak langsung, sehingga kami menghimbau penumpang membeli tiket secara online dan melakukan check in secara online,” ujarnya.

Siti Nadia mengingatkan vaksinasi belum cukup mengendalikan Covid sehingga protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta 3T (testing, tracing, dan treatment) tetep dibutuhkan. “Setelah vaksin kita tidak boleh kendor melaksanakan protokol kesehatan,” himbaunya.

Masyarakat juga tidak perlu ragu mendapatkan vaksinasi pada waktunya dan menjaga protokol kesehatan. Apalagi pemerintah sudah menjamin, Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat sehingga vaksin ini terjamin mutu dan khasiatnya, begitu pula dengan MUI yang sudah memberikan fatwa kehalalannya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia