Advertisement
Soal Tudingan Radikal, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Pernah Menyalahkan Dins Syamsudin
Menko Polhukam Mahfud MD. - ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara ihwal tudingan tokoh agama Din Syamsudin sebagai sosok radikal.
Menteri Koordinator bisang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD juga ikut mengomentari atas tudingan radikal kepada tokoh muslim Din Syamsuddin. Mahfud menilai selama ini tak ada yang salah dengan pernyataan Din.
Advertisement
Menurut Mahfud, pemerintah tak pernah mengelompokkan Din ke dalam kelompok radikal karena kritiknya selama ini. Tak ada pernyataan dari Din yang dianggap menyalahi aturan.
"Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan pak Din syamsuddin? Apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah," ujar Mahfud melalui video keterangannya, Minggu (14/2/2021).
Diketahui, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin ke KASN atas dugaan pelanggaran kode etik terkait isu radikalisme. Din dilaporkan dalam kapasitas sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah.
Menurut Mahfud, Din adalah sosok tokoh yang kritis dengan Pemerintah. Namun selama berdiskusi dengan Din, apa yang disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu justru sejalan dengan landasan negara.
"Bicaranya nasionalisme indonesia, negara kesatuan republik indonesia itu adalah kompatible dengan Islam. Itu pak Din Syamsuddin," jelasnya.
Tak hanya itu, Din juga merupakan sosok persatuan bangsa. Menurut Mahfud Din tidak akan pernah membuat perpecahan dan permusuhan antara umat beragama di Indonesia.
"Bahkan dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah ke seluruh dunia untuk bicara apa? Bicara islam yang damai, perdamaian antar umat dan sebagainya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
