Advertisement
Soal Tudingan Radikal, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Pernah Menyalahkan Dins Syamsudin
Menko Polhukam Mahfud MD. - ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara ihwal tudingan tokoh agama Din Syamsudin sebagai sosok radikal.
Menteri Koordinator bisang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD juga ikut mengomentari atas tudingan radikal kepada tokoh muslim Din Syamsuddin. Mahfud menilai selama ini tak ada yang salah dengan pernyataan Din.
Advertisement
Menurut Mahfud, pemerintah tak pernah mengelompokkan Din ke dalam kelompok radikal karena kritiknya selama ini. Tak ada pernyataan dari Din yang dianggap menyalahi aturan.
"Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan pak Din syamsuddin? Apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah," ujar Mahfud melalui video keterangannya, Minggu (14/2/2021).
Diketahui, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin ke KASN atas dugaan pelanggaran kode etik terkait isu radikalisme. Din dilaporkan dalam kapasitas sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah.
Menurut Mahfud, Din adalah sosok tokoh yang kritis dengan Pemerintah. Namun selama berdiskusi dengan Din, apa yang disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu justru sejalan dengan landasan negara.
"Bicaranya nasionalisme indonesia, negara kesatuan republik indonesia itu adalah kompatible dengan Islam. Itu pak Din Syamsuddin," jelasnya.
Tak hanya itu, Din juga merupakan sosok persatuan bangsa. Menurut Mahfud Din tidak akan pernah membuat perpecahan dan permusuhan antara umat beragama di Indonesia.
"Bahkan dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah ke seluruh dunia untuk bicara apa? Bicara islam yang damai, perdamaian antar umat dan sebagainya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Hari Ini: Dari Jogja, Purworejo, dan Kebumen
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
