Advertisement
Soal Tudingan Radikal, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Pernah Menyalahkan Dins Syamsudin
Menko Polhukam Mahfud MD. - ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara ihwal tudingan tokoh agama Din Syamsudin sebagai sosok radikal.
Menteri Koordinator bisang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD juga ikut mengomentari atas tudingan radikal kepada tokoh muslim Din Syamsuddin. Mahfud menilai selama ini tak ada yang salah dengan pernyataan Din.
Advertisement
Menurut Mahfud, pemerintah tak pernah mengelompokkan Din ke dalam kelompok radikal karena kritiknya selama ini. Tak ada pernyataan dari Din yang dianggap menyalahi aturan.
"Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan pak Din syamsuddin? Apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah," ujar Mahfud melalui video keterangannya, Minggu (14/2/2021).
Diketahui, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin ke KASN atas dugaan pelanggaran kode etik terkait isu radikalisme. Din dilaporkan dalam kapasitas sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah.
Menurut Mahfud, Din adalah sosok tokoh yang kritis dengan Pemerintah. Namun selama berdiskusi dengan Din, apa yang disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu justru sejalan dengan landasan negara.
"Bicaranya nasionalisme indonesia, negara kesatuan republik indonesia itu adalah kompatible dengan Islam. Itu pak Din Syamsuddin," jelasnya.
Tak hanya itu, Din juga merupakan sosok persatuan bangsa. Menurut Mahfud Din tidak akan pernah membuat perpecahan dan permusuhan antara umat beragama di Indonesia.
"Bahkan dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah ke seluruh dunia untuk bicara apa? Bicara islam yang damai, perdamaian antar umat dan sebagainya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
FAA Denda Boeing Rp 50 Miliar
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Netanyahu Klaim Serangan ke Qatar untuk Singkirkan Pimpinan Hamas
Demo di Berlin Menolak Jerman Terlibat Dalam Perang
Advertisement
Presiden Prabowo Minta Kementerian Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
Kemenkop Siapkan 80 Ribu Pendamping Koperasi Merah Putih
Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
Advertisement
Evakuasi WNI dari Nepal Terus Berlanjut, 57 Orang Sudah Dipulangkan
Kesalahpahaman Ferry Irwandi dengan TNI Berakhir Damai
Banjir Bali Renggut 17 Nyawa, Kerusakan Meluas ke Empat Kabupaten
Istana Bantah Kabar Surat Presiden Pergantian Kapolri
OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
Advertisement
Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
Berita Pilihan
- Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
Advertisement
Bupati Halim Sebut Bantul Salah Satu Pusat Pertumbuhan UMKM di DIY
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
- Sejuta Lebih Warga Palestina Menolak Dievakuasi ke Wilayah Selatan Jalur Gaza
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
- Respons 7 Desakan Darurat Ekonomi, Luhut Temui Aliansi Ekonom
Advertisement
Advertisement
