Advertisement
Jokowi Minta Kritik, Ini Respons DPR

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Masyarakat diminta untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah sesuai fakta dan objektif agar dapat menjadi masukan vital bagi pembuat kebijakan publik.
"Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik," kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno, di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).
Dia tidak menganjurkan pengkritik memutarbalikkan fakta serta menyemburkan kebohongan dan kebencian. Sebab, menurutnya, kebohongan yang bergerak lebih cepat itu berbahaya di tengah masyarakat yang majemuk dengan tingkat literasi yang beraneka.
Lebih lanjut, Hendrawan mengaku tak sepakat jika pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta publik mengkritik pemerintah saat kegiatan penyampaian laporan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021), dianggap jebakan oleh sejumlah pihak.
Hendrawan mengatakan, selama dia memberikan kritik pada pemerintah, tidak pernah ada masalah yang membuntutinya. Sehingga, dia menyarankan agar pihak-pihak tertentu tidak berprasangka buruk terlebih dulu.
Dia menambahkan, kepolisian hanya akan menangkap orang yang memelintir fakta dan membangun opini menyesatkan untuk kepentingan suatu gerakan.
"Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi negara bangsa," ujarnya.
Menurut Hendrawan, mengkritik atas dasar ideologi Pancasila tentu akan lebih dihargai.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung penyampaian kritik dengan cara baik serta berisi, untuk membangun kontrol (checks and balances) antara pemerintah, parlemen, dan yudikatif.
"Dengan demikian, akan tercipta checks and balances antara pemerintah, parlemen dan juga yudikatif, bukan asal mengkritik," ujar Azis dalam pernyataannya dikutip di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).
Azis pun melihat ada cukup banyak kritik kepada pemerintah sebagaimana yang termuat di media, dan itu hal yang biasa. Kalau ada balasan dari pendengung (buzzer), imbuhnya, tinggal dibalas juga memanfaatkan teknologi.
Namun, politikus Partai Golkar itu kembali mengingatkan, agar publik menyampaikan kritik dengan cara yang baik dengan isi yang membangun.
"Sampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Meski, medianya bisa menggunakan apa saja," ujarnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement