Perusahaan Farmasi Nasional Jadi Importir Vaksin Covid-19, Begini Respons Kadin

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani (kedua kanan) menghadiri penutupan Rapimnas Kadin di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A
13 Februari 2021 11:27 WIB Rezha Hadyan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pengadaan vaksin Covid-19 untuk program Vaksinasi Gotong Royong yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kemungkinan besar akan melibatkan perusahaan farmasi swasta nasional.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, perusahaan farmasi swasta dari dalam negeri berpeluang menjadi importir vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Vaksin untuk program tersebut akan didatangkan dari beberapa produsen di seluruh dunia, kecuali Sinovac.

“Kami sudah bicara juga dengan mereka [perusahaan farmasi swasta nasional], ini masih dikoordinasikan dengan pemerintah untuk regulasinya bagaimana swasta diperbolehkan untuk impor langsung,” katanya kepada JIBI/Bisnis, Jumat (12/2).

BACA JUGA : Lebih dari 1.000 Tenaga Kesehatan di Kota Jogja Telah

Rosan tak bisa memastikan kapan regulasi terkait dengan impor vaksin Covid-19 oleh swasta bisa rampung. Namun yang jelas, kebijakan mengenai program Vaksinasi Gotong Royong kemungkinan bisa diselesaikan oleh pemerintah pada pekan ketiga Februari 2021.

Dengan demikian, program vaksinasi yang menargetkan pekerja swasta itu bisa dimulai setidaknya pada Maret 2021 menggunakan vaksin Sinovac yang didatangkan oleh BUMN farmasi PT Bio Farma (Persero).

Sebagai catatan, vaksin buatan Sinovac saat ini menjadi satu-satunya vaksin Covid-19 di Indonesia yang sudah mengantongi izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Ada dua skema untuk program Vaksinasi Gotong Royong, yang pertama akan bekerja sama dengan BUMN dulu, Bio Farma dalam hal ini. Nantinya, jika [swasta] diizinkan impor langsung itu next step-nya,” ungkap Rosan.

BACA JUGA : Sepekan, Capaian Vaksinasi Covid-19 Kota Jogja 1.469 

Adapun, terkait dengan jumlah penerima vaksin lewat program tersebut berkisar 25-30 juta orang dengan total vaksin yang akan diimpor sekitar 60 juta dosis. Perkiraan biaya yang harus ditanggung untuk setiap penerima tak akan melebihi Rp1 juta.

Rosan menambahkan program Vaksinasi Gotong Royong akan berjalan beriringan dengan program vaksinasi pemerintah. Dia memastikan program tersebut tidak akan mengganggu jalannya program vaksinasi pemerintah di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk saat ini.

“Untuk lokasi pemberian vaksin kami masih menegosiasikan dengan pemerintah untuk kesepakatannya. Tetapi tidak akan mengganggu pelayanan yang ada dan akan dilibatkan juga rumah sakit swasta,” tuturnya.

Sementara itu, Juru bicara pemerintah untuk program Vaksinasi Nasional dan Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Dia hanya menegaskan pihaknya masih menanti regulasi terkait dari pemerintah.

“Kami masih menunggu regulasinya dulu,” katanya kepada Bisnis.

BACA JUGA : 44.000 Dosis Vaksin Covid-19 Tahap Kedua Tiba di DIY 

Namun yang jelas, Bio Farma telah menyiapkan sistem khusus untuk mendukung proses distribusi vaksin, baik vaksin untuk kebutuhan program vaksinasi pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja.

Bambang menyebut pihaknya telah menyiapkan sistem pelacakan berbasis internet untuk segala (Internet of Things/IoT) yang bernama Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV).

Sistem tersebut dapat melacak keberadaan vaksin hingga mutunya menggunakan barcode di kemasan, baik vial maupun dusnya.

"Sistem yang sedang dikembangkan saat ini sudah  mulai diterapkan untuk distribusi vaksin program pemerintah dan akan kita terapkan juga untuk distribusi vaksin gotong royong," tutupnya.

Sebagai catatan, program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah telah dimulai sejak Januari 2021. Tahapan awal ditujukan kepada sekitar 1,5 juta tenaga kesehatan di Indonesia.

Setelah tahap ini selesai, vaksinasi akan dilanjutkan kepada TNI, Polri hingga pegawai di instansi publik dan dilanjutkan kepada masyarakat umum.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia