Advertisement
Ini Sikap Indonesia atas Kudeta Militer di Myanmar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri mendesak Myanmar agar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar terkait dengan penangkapan pemimpin partai berkuasa Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Berdasarkan keterangan tertulis, Senin (1/2/2021), Indonesia menyatakan keprihatinannya atas perkembangan politik terakhir di Myanmar. Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Advertisement
BACA JUGA : Pilot Myanmar Sukses Daratkan Pesawat Tanpa Roda Depan
“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” seperti ditulis dalam keterangan.
Seperti dilaporkan CNN, ketegangan politik terjadi setelah militer mengambil alih pemerintahan dan menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi pemerintah seperti Menteri Negara Bagian Shan, Kayah, dan juru bicara National League for Democracy (NLD) Ayeyarwady pada Senin pagi.
Penangkapan telah dikonfirmasi oleh juru bicara NLD Myo Nyunt. "Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan beberapa figur senior dan beberapa tokoh senior lainnya ditahan di [ibu kota] Naypyidaw,” kata Myo Nyunt.
Kekuasaan militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing melakukan penangkapan sebagai respons tudingan kecurangan pemilihan umum dan telah mendeklarasikan darurat nasional.
BACA JUGA : Lockdown karena Covid-19 Paksa Warga Miskin Myanmar
Pengumuman itu menyusul ketegangan politik yang memburuk selama beberapa hari dan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan kudeta militer, dan menjelang beberapa jam sebelum sesi baru parlemen dimulai.
Seperti diberitakan sebelumnya, partai berkuasa NLD mengklaim kemenangan besar sebanyak 83% suara yang memungkinkan partai tersebut untuk membentuk pemerintahan. Pemilu tersebut merupakan pemungutan suara demokratis kedua di negara itu sejak berakhirnya pemerintahan militer langsung pada 2011.
Sementara itu, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer memenangkan 33 kursi dari prediksi mereka sebanyak 476 kursi. Akibatnya, partai militer mengancam melakukan kudeta jika investigasi Pemilu November 2020 tidak dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement