Advertisement
Ini Sikap Indonesia atas Kudeta Militer di Myanmar

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri mendesak Myanmar agar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar terkait dengan penangkapan pemimpin partai berkuasa Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Berdasarkan keterangan tertulis, Senin (1/2/2021), Indonesia menyatakan keprihatinannya atas perkembangan politik terakhir di Myanmar. Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Advertisement
BACA JUGA : Pilot Myanmar Sukses Daratkan Pesawat Tanpa Roda Depan
“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” seperti ditulis dalam keterangan.
Seperti dilaporkan CNN, ketegangan politik terjadi setelah militer mengambil alih pemerintahan dan menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi pemerintah seperti Menteri Negara Bagian Shan, Kayah, dan juru bicara National League for Democracy (NLD) Ayeyarwady pada Senin pagi.
Penangkapan telah dikonfirmasi oleh juru bicara NLD Myo Nyunt. "Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan beberapa figur senior dan beberapa tokoh senior lainnya ditahan di [ibu kota] Naypyidaw,” kata Myo Nyunt.
Kekuasaan militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing melakukan penangkapan sebagai respons tudingan kecurangan pemilihan umum dan telah mendeklarasikan darurat nasional.
BACA JUGA : Lockdown karena Covid-19 Paksa Warga Miskin Myanmar
Pengumuman itu menyusul ketegangan politik yang memburuk selama beberapa hari dan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan kudeta militer, dan menjelang beberapa jam sebelum sesi baru parlemen dimulai.
Seperti diberitakan sebelumnya, partai berkuasa NLD mengklaim kemenangan besar sebanyak 83% suara yang memungkinkan partai tersebut untuk membentuk pemerintahan. Pemilu tersebut merupakan pemungutan suara demokratis kedua di negara itu sejak berakhirnya pemerintahan militer langsung pada 2011.
Sementara itu, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer memenangkan 33 kursi dari prediksi mereka sebanyak 476 kursi. Akibatnya, partai militer mengancam melakukan kudeta jika investigasi Pemilu November 2020 tidak dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Pemkab Bantul Gelontorkan Rp1 Miliar untuk Perkuat Koperasi Desa Merah Putih
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
- KPK Periksa Eks Direktur PT Inai Kiara Indonesia Sebagai Saksi Kasus Suap Proyek Pengerukan Pelabuhan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Putusan MK Soal Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada, Mendagri Bakal Ajak Rapat Sejumlah Kementerian
- Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
- Jemaah Haji Meninggal Dunia Mencapai 418 Orang, Kemenkes Sebut Perlu Ada Pengetatan
- PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Advertisement
Advertisement