Advertisement
Kemenag Minta Masyarakat Tidak Salah Menafsirkan Regulasi Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Halal.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Agama mengingatkan masyarakat agar tidak menafsirkan regulasi terkait jaminan produk halal secara keliru.
Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, mengatakan pemahaman yang tepat dan sejalan dengan regulasi akan membantu sosialisasi jaminan produk halal dengan tepat kepada masyarakat.
BACA JUGA : Belum Kantongi Halal MUI, Bio Farma Masih Fokus
PROMOTED: Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas
Dia menegaskan hal itu menyusul beredarnya informasi keliru di media sosial dalam beberapa hari terakhir yang menyatakan bahwa kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan kehalalan produk telah digantikan oleh BPJPH. Perubahan itu dikaitka dengan pengesahan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Kepada pihak-pihak yang memiliki penafsiran keliru tentang regulasi Jaminan Produk Halal agar benar-benar memahami seluruh peraturan perundang-undangan JPH yang ada," jelasnya, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (7/1/2021).
Sukoso pun menegaskan bahwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan MUI. Sukoso memastikan, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.
“Fatwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, UU Cipta Kerja, Pasal 33, menyatakan bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal. Pernyataan serupa tertuang dalam Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
BACA JUGA : UMY Lakukan Upaya Perlindungan Konsumen melalui
Advertisement
Regulasi itu, khususnya Pasal 33 mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal.
"Jadi jelas, baik UU JPH maupun UU Cipta Kerja, keduanya sama-sama mengatur bahwa penetapan kehalalan produk menjadi kewenangan MUI," lanjutnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ferdy Sambo Mengaku Habisi Brigadir J karena Cinta Istri
Giliran Anak dan Istri Lukas Enembe yang Dipanggil KPK
Jumlah Korban Kanjuruhan Jadi 131, Ini Rinciannya ...
Sederet Ucapan HUT TNI ke-77, Jadikan Status WA
Advertisement
BTS Army Bantu Korban Stadion Kanjuruhan, Rp411 Juta Terkumpul
Jokowi di HUT TNI: Krisis di Depan Mata, Perkokoh Persatuan dan Kesatuan!
Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Begini Teknisnya..
Top 7 News Harianjogja.com Rabu, 5 Oktober 2022
Rumah Layak Huni Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Gumuk Sepiring Kota Magelang
Advertisement
Pukat UGM Ajak Masyarakat Bersuara Soal RUU Perampasan Aset Negara
Sudah Jadi Unicorn Sejak 2021, Startup Xendit Tetap PHK Karyawan
Sebelum Tragedi Kanjuruhan, Juragan 99 Ungkap Harapannya saat Akuisisi Arema FC
Pemerintah Mau Bentuk Badan Usaha Milik Otorita IKN, Apa Kegunaannya?
Advertisement
Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Ancam Demo Besar-Besaran 12 Oktober
Berita Pilihan
- Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Begini Teknisnya..
- TGIPF Tragedi Kanjuruhan Diminta Selesaikan Tugas dalam Sebulan
- Surya Paloh Ungkap Alasan NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024
- Surya Paloh Nyatakan Jokowi Restui NasDem Usung Anies Capres 2024
- Ibu Mertua Amien Rais Meninggal Dunia, Dimakamkan di Sukoharjo
Advertisement
Ditabrak Truk di Jalan Jogja Wonosari, Avanza Hancur Sebagian
Advertisement
Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel
Advertisement
Berita Populer
- Pilpres 2024: Gerindra Siap Lawan Anies Baswedan
- Demi Prabowo, Gerindra Siap Lawan Anies Baswedan di Pilpres 2024
- PSI Deklarasi Ganjar sebagai Capres 2024, PDIP Merasa Dilangkahi
- Menakar Efek Awan Gelap Ekonomi Global di Indonesia: Tantangan dan Prospek
- Hasil Investigasi: Ini Kesalahan Fatal Panpel Arema FC dalam Tragedi Kanjuruhan
- Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Keamanan dan Mitigasi Stadion Perlu Dievaluasi Total
- Asal Muasal Nama Kanjuruhan, Ternyata Kerajaan Tertua di Jawa Timur yang Jadi Nama Stadion
Advertisement
Advertisement
