Rizieq Shihab Tak Hadir di Sidang Praperadilan, Ini Alasannya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya batal menghadirkan tersangka Habib Rizieq Shihab pada agenda sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/1/2021). Batalnya kehadiran Rizieq Shihab di PN Jaksel disebabkan adanya proses pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Metro Jaya.
Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Muhammad Kamil Pasha mengaku tidak mempermasalahkan ketidakhadiran kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum tersangka Habib Rizieq Shihab bakal terus dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Advertisement
BACA JUGA : FPI Dibubarkan, Pengamat: Harusnya Diberi Kesempatan
"Tidak masalah, ada tim kuasa hukum juga yang akan mendamping Habib Rizieq nanti di Polda Metro Jaya," kata Kamil, Senin (4/1/2021).
Dia juga optimistis tim kuasa hukum tersangka Habib Rizieq Shihab bakal memenangkan gugatan praperadilan dan membatalkan status tersangka serta penahanan Habib Rizieq Shihab oleh penyidik Polda Metro Jaya.
"Kita maju saja dulu, biar Allah yang menentukan. Kami optimis menang," ujarnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pembacaan permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Rizieq Shihab pada Senin (4/1/2021) pukul 09.00 WIB.
BACA JUGA : FPI Kini Jadi Ormas Terlarang, Begini Sejarahnya
Pengadilan juga juga telah menunjuk hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan. "Hakimnya Pak Akhmad Sahyuti, Panitera penggantinya Agustinus Endri," ujar Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno.
Kuasa hukum Rizieq Shihab telah mendaftarkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Rizieq, dengan pihak tergugat adalah Polda Metro Jaya.
Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2020, tercatat dengan nomor registrasi 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.
Kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar mengatakan didaftarkannya gugatan praperadilan merupakan salah satu upaya menegakkan keadilan dan upaya elegan dari tim kuasa hukum untuk membela kepentingan hukum ulama.
"Upaya hukum ini adalah upaya kami untuk menegakkan keadilan, memberantas dugaan kriminalisasi ulama dan meruntuhkan dugaan diskriminasi hukum yang terus menerus diduga terjadi kepada masyarakat, terutama jika berlainan pendapat dengan pemerintah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Kembali Aktif Setelah Cuti Kampanye, Ini Pesan KPU Kepada Bupati Halim dan Wabup Joko Purnomo
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Presiden Filipina Sebut Upaya Banding Vonis Mary Jane Jadi Penjara Seumur Hidup Berhasil
- Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Advertisement
Advertisement