Advertisement
Tingkat Kemiskinan Diharapkan Turun Jadi 9,2 Persen Tahun Depan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (13/7/2020). - JIBI/Bisnis.com/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan hingga ke level 9,2% pada 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan target tingkat kemiskinan pemerintah pada tahun depan berada pada kisaran 9,2 hingga 9,7%.
“Rencana kerja pemerintah 2021 dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan indikator bisa menekan kemiskinan menjadi 9,2 persen,” katanya, Senin (28/12/2020).
Advertisement
Suharso juga menyampaikan, gini ratio pada 2021 akan ditekan pada kisaran 0,377 hingga 0,379. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan akibat Covid-19 meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari posisi September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang dari posisi Maret 2019.
Suharso mengatakan, Indonesia sepanjang 2020 dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia.
Namun demikian, imbuhnya, respon dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menganggapi situasi pandemi sudah baik, terlihat dari kontraksi ekonomi yang mengecil pada kuartal III/2020 sebesar -3,49 persen, dari -5,32 persen pada kuartal II/2020.
“Mudah-mudahan pada kuartal IV/2020 ini semakin membaik, ini menandakan respon dan cara pemerintah menangani pas,” jelasnya.
Dia menambahkan, tantangan pemerintah dalam mendorong ekonomi pada 2021 masih berkutat pada masalah Covid-19. Karena itu, pemerintah akan fokus pada penanganan Covid-19, terutama pada program vaksinasi yang akan dilakukan mulai 2021 agar sebagian besar masyarakat Indonesia bisa mencapai herd immunity.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Sabtu 27 April 2024: Hujan Sedang di Siang Hari
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
