Advertisement
Tingkat Kemiskinan Diharapkan Turun Jadi 9,2 Persen Tahun Depan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (13/7/2020). - JIBI/Bisnis.com/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan hingga ke level 9,2% pada 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan target tingkat kemiskinan pemerintah pada tahun depan berada pada kisaran 9,2 hingga 9,7%.
“Rencana kerja pemerintah 2021 dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan indikator bisa menekan kemiskinan menjadi 9,2 persen,” katanya, Senin (28/12/2020).
Advertisement
Suharso juga menyampaikan, gini ratio pada 2021 akan ditekan pada kisaran 0,377 hingga 0,379. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan akibat Covid-19 meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari posisi September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang dari posisi Maret 2019.
Suharso mengatakan, Indonesia sepanjang 2020 dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia.
Namun demikian, imbuhnya, respon dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menganggapi situasi pandemi sudah baik, terlihat dari kontraksi ekonomi yang mengecil pada kuartal III/2020 sebesar -3,49 persen, dari -5,32 persen pada kuartal II/2020.
“Mudah-mudahan pada kuartal IV/2020 ini semakin membaik, ini menandakan respon dan cara pemerintah menangani pas,” jelasnya.
Dia menambahkan, tantangan pemerintah dalam mendorong ekonomi pada 2021 masih berkutat pada masalah Covid-19. Karena itu, pemerintah akan fokus pada penanganan Covid-19, terutama pada program vaksinasi yang akan dilakukan mulai 2021 agar sebagian besar masyarakat Indonesia bisa mencapai herd immunity.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
