Advertisement
Fadli Zon Ajak Debat Gus Yaqut soal Pernyataan Populisme Islam
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon - Tangkapan layar Youtube Fadli Zon Official
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Politisi Gerindra Fadli Zon mengajak debat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait populisme Islam. Fadli Zon menantang Gus Yaqut melalui cuitan Twitter di akun @fadlizon pada Minggu (27/12/2020).
"Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu 'populisme', 'populisme Islam'dan apa urusannya Menag ngurusi ini. Apa tupoksinya?" ujarnya sembari menyertakan berita pernyataan Menag Gus Yaqut terkait populisme Islam.
Advertisement
Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu “populisme”, “populisme Islam” dan apa urusannya Menag ngurusi ini. Apa tupoksinya? https://t.co/l3yzUqZIjP
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 27, 2020
Pada Minggu (27/12/2020) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut belakangan ini populisme Islam mulai berkembang di Indonesia. Dan hal tersebut, ujar dia, tidak bisa dibiarkan.
"Belakangan kita merasakan ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahas ekstremnya, siapapun yang berbeda keyakinanannya, maka dia dianggap musuh dan karenanya harus diperangi. Istilah kerennya itu populisme islam," ujar Gus Yaqut dalam sebuah acara webinar lintas agama.
"Dan saya tidak ingin, kita semua, tentu saja tidak ingin populisme islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan memeranginya," lanjut Ketua GP Ansor ini.
Untuk itu, kata Yaqut, dalam pidato pertamanya sebagai Menteri Agama, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan bukan aspirasi. Menurutnya, karena aspirasi agama ini, kalau salah-salah orang bisa berbahaya.
Sebagai Ketua GP Ansor sebelumnya, kata Yaqut, dia berkali-kali selalu mengatakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu dan agama lokal lain. Bangsa Indonesia, lanjut dia, berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antarbudaya dan antaragama.
"Jadi, barangsiapa ingin menghilangkan satu sama lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia, mereka tidak memiliki rasa ke-Indonesiaan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Mulai Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Mesin EDC di Bank Pemerintah
Prabowo Targetkan Seluruh Desa Dialiri Listrik dalam 4 Tahun
Advertisement
Mahkamah Konstitusi Putuskan Gelaran Pemilu dan Pilkada Dipisah Waktunya
Pakar Otomotif Menyebut Truk Odol Banyak Menimbulkan Masalah
Penjelasan DJP Kemenkeu Terkait Pungutan Pajak Pedagang Niaga Elektronik
Advertisement
Iran Eksekusi Mati 3 Orang Mata-Mata Israel
Keluarga Minta Jenazah Juliana Marins Diotopsi Agar Tahu Kapan Kematiannya
Jenazah Juliana Marins, Pendaki asal Brasil Diotopsi di Mataram
Nusron Wahid Larang Alih Fungsi Lahan Pertanian Jadi Pemukiman
Advertisement
Agar Cepat Pulih, Trump Pertimbangkan Ringankan Sanksi untuk Iran
Berita Pilihan
- Gara-gara Utang Rp12.000, Satu Keluarga Terlibat Keributan hingga Terjadi Aksi Penganiayaan, Begini Ceritanya
- Prabowo Targetkan Seluruh Desa Dialiri Listrik dalam 4 Tahun
- Iran Eksekusi Mati 3 Orang Mata-Mata Israel
- Keluarga Minta Jenazah Juliana Marins Diotopsi Agar Tahu Kapan Kematiannya
- Jenazah Juliana Marins, Pendaki asal Brasil Diotopsi di Mataram
Advertisement
Tak Hanya Tawarkan Sejuta Buku, BBW Jogja 2025 Juga Sediakan Berbagai Program Diskon hingga Kompetisi Foto
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ricuh! Penumpang Pesawat Trans Nusa Jakarta-Jogja Ungkap Kekesalan Seusai Menunggu 10 Jam Tidak Diberangkatkan
- Menteri P2MI Resmikan Desa Migran Emas di Wonosobo
- Presiden Prabowo Subianto Minta Jumlah Fakultas Kedokteran Ditingkatkan
- Kemenkeu Salurkan Dana Desa Senilai Rp37,38 triliun Per 19 Juni 2025
- Iran Siapkan Hukuman Mati bagi Mata-Mata Pro-AS dan Israel
- Trump Ancam Naikkan Tarif untuk Spanyol Karena Tolak Target Belanja Pertahanan NATO
- Agar Cepat Pulih, Trump Pertimbangkan Ringankan Sanksi untuk Iran
Advertisement
Advertisement
