Covid-19 Naik 15 Persen, Faisal Basri: Buruk Muka Cermin Dibelah

Miftahul Ulum

Sabtu, 26 Desember 2020 - 10:37 WIB

Sunartono

Covid-19 Naik 15 Persen, Faisal Basri: Buruk Muka Cermin Dibelah

Pakar Ekonomi Faisal Basri. - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Harianjogja.com, JAKARTA--Ekonom senior Faisal Basri memberi kritik soal penanganan Covid-19 cuitan di twitter, setelah pemerintah mengumumkan kenaikan kasus mencapai 15 persen. Saat awal November lalu berada di angka 11 persen, kini naik sekitar 15 persen.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa salah satu faktor yang memperparah adalah keterkaitan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan dan masa libur panjang.

Wiku menjelaskan bahwa sebulan terakhir menjadi kenaikan tertinggi dan tersingkat. Kasus aktif meningkat dua kali lipat dari 54.804 kasus menjadi 103.239. Persentase daerah yang tidak patuh protokol kesehatan pun meningkat 48,01 persen.

Kenaikan kasus aktif ini dibarengi dengan peningkatan testing. Meski angka testing mingguan meningkat, ini tidak dibarengi dengan penurunan kasus aktif.

Soal penjelasan soal corona nasional tersebut, Faisal Basri menilai,"Buruk muka cermin dibelah: testing dan contact tracing rendah, cuti bersama, pilkada, data buruk, Terawan, kebijakan tidak konsisten, diskon pesawat, bebas airport tax, ... dst."

Buruk muka cermin dibelah: testing dan contact tracing rendah, cuti bersama, pilkada, data buruk, Terawan, kebijakan tidak konsisten, diskon pesawat, bebas airport tax, ... dst https://t.co/BhxIHYoMWg
— Faisal Basri (@FaisalBasri) December 25, 2020

Dalam perkembangan lain, epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa penularan Covid-19 yang tinggi beberapa hari terakhir ini sudah bukan karena efek libur panjang.

“Tapi minimnya kesadaran dan pelacakan," kata dia saat dihubungi, Jumat (25/12/2020).

Pemerintah sudah ada lampu kuning untuk ekstra hati-hati. “Pemerintah harus diingatkan akan ekstra berhati-hati.”

Ia menyarankan agar pemerintah segera menambah fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19. Jika pemerintah telat mengambil kebijakan jangka pendek, bisa berpotensi meningkatkan risiko kematian terhadap pasien Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Twitter dan Antara