Advertisement
Survei LIPI: Demokrasi Indonesia Menurun dari 5 Tahun Lalu
Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020) dalam rangka unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja. - JIBI/Bisnis.com/Aprianus Doni
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hasil survei ahli Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019 menunjukkan sebagian besar masyarakat menilai demokrasi Indonesia pada saat ini stagnan dan bahkan menurun dibandingkan dengan lima tahun lalu.
Kepala Pusat Penelitian Polilik (P2P) LIPI Firman Noor menyampaikan bahwa 30 persen responden menilai demokrasi Indonesia lebih buruk dan 28 persen menilai tidak ada perubahan alias sama saja.
Advertisement
“Keberadaan orang kuat itu menentukan dalam kehidupan politik kita sehingga masyarakat itu hanya boneka. Politisi yang kelihatan itu kebanyakan adalah boneka, sehingga tidak salah kalau kemudian dikatakan bahwa raut politik kita itu sebetulnya hanya ditentukan oleh segelintir orang saja,” ujarnya dalam Webinar Kebangsaan, dikutip dari YouTube PKSTV, Jumat (20/11/2020).
Lebih lanjut, sebelum sistem demokrasi Indonesia semakin melenceng dari ruh konstitusi dan amanat reformasi, dia mengingatkan agar partisipasi politik dari setiap warga negara harus terus dilanjutkan.
Pasalnya, partisipasi politik politik adalah esensi demokrasi yang penting. Namun, partisipasi yang dibangun harus independen, taat hukum, dan didasarkan pada rasionalitas yang objektif.
Hanya saja, Firman tidak memungkiri bahwa partisipasi politik yang seperti itu akan membuka jalan terhadap perbedaan sikap dan pandangan dengan penguasa.
“Jadi memang demokrasi dengan partisipasinya kerap menimbulkan keriuhan ketimbang satu pemerintah otoriter yang tenang tapi menghanyutkan dan menghancurkan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
