Advertisement
AS Dipimpin Biden, Isu Lingkungan Bakal Kembali Mengemuka
PT Integra Indocabinet yang berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki pabrik seluas 225.000 meter persegi dengan kapasitas pengiriman barang 25 kontainer 40' per bulan.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) diprediksi tak banyak mengubah kondisi global yang saat ini sedang berjibaku dengan pandemi. Kebijakan proteksionis diperkirakan tetap berlangsung.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan akibat perubahan kekuasaan di Amerika Serikat. Terpilihnya Biden tidak akan serta merta membawa banyak keuntungan dibandingkan saat Trump berkuasa.
Advertisement
Biden justru akan melakukan penegasan kembali komitmen AS dalam Perjanjian Iklim Paris.
Dengan kondisi ekonomi yang belum stabil maka untuk melindungi ekonomi AS, Biden tidak lagi menggunakan tarif sebagaimana Trump saat ini. Biden akan cenderung tetapi memakai instrumen non tarif, misalnya menggunakan isu-isu terkait lingkungan.
"Kalau ini dilakukan bisa jadi tidak menguntungkan Indonesia. Kita bisa belajar dari pengalaman [penolakan produk] sawit di Eropa," kata Bhima dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (20/11/2020).
Bhima menyebut bahwa ketergantungan Indonesia dengan AS cukup besar, meskipun tak sebesar China. Dia mencontohkan ekspor Indonesia ke AS didominasi oleh komoditas yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan seperti pakaian jadi atau baju, furniture kayu, dan perikanan.
"Jadi ekspor ke AS juga bisa diperiksa memeriksa apakah komoditas yang ekspor tersebut merusak lingkungan atau tidak," imbuhnya.
Selain itu pelaksanaan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja juga bisa menjadi hambatan hubungan ekonomi AS - Indonesia. Apalagi investor negara maju kompak menolak UU Ciptaker. Persoalan yang paling disorot oleh para investor tentu lagi-lagi soal lingkungan.
"UU Ciptaker ini juga menjadi pertanyaan [investor]," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
