Advertisement
Ini Penyebab Ketidakpuasan Publik Terhadap Jokowi Menurut Hasil Survei
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. - BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 68 persen responden merasa kurang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pandemi Covid-19.
Angka tersebut merupakan hasil telaah lebih mendalam terhadap 36 persen responden yang menilai demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dewasa ini.
Advertisement
“Salah satu variabel yang turut menentukan puas tidaknya terhadap kinerja Presiden [Jokowi] adalah bagaimana presiden meng-handle mereka yang kecewa terhadap performa demokrasi,” kata ini Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Survey Nasional Indikator 25 Oktober 2020: Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi, Minggu (25/10/2020).
Dia pun menyarankan agar Presiden Jokowi untuk lebih merangkul orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, misalnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan cara yang lebih demokratis.
Adapun hasil survei bermetode random sampling terhadap 1.200 responden pada periode 24-30 September 2020 terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini, menunjukkan bahwa 36 persen responden menilai demokrasi Indonesia menurun, 37 persen sama saja, 17,7 persen meningkat, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Pada kelompok 17,7 persen responden yang menilai demokrasi di Indonesia meningkat pun tetap ada yang merasa kurang puas pada kinerja pemerintahan Jokowi. Porsi responden yang merasa kurang puas itu mencapai 11,1 persen.
Sedangkan pada kelompok yang menilai demokrasi Indonesia sama saja atau tidak berubah, sebanyak 36,6 persen juga mengaku kurang puas dengan kinerja presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bantah Pimpinan Terbelah dalam Kasus Kuota Haji
PDIP Singgung Motif Pemanggilan Rieke oleh KPK
Prabowo Umumkan Indonesia Capai Swasembada Pangan di Karawang
Viral Balita Jatuh dari Balkon, Polisi Selidiki Dugaan Penelantaran
Advertisement
Soal Perpanjang Pencekalan Mantan Menag Yaqut, Ini Kata KPK
Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
Top Ten News Harianjogja.com: Relokasi Pedagang Hingga Kemiskinan
Advertisement
Protes Iran Memanas, Khamenei Dikabarkan Siapkan Pelarian
Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
Kasus Produk Kecantikan, Richard Lee Dipanggil Polda Metro
Advertisement
MUI Soroti KUHP Baru soal Nikah Siri dan Poligami
Berita Pilihan
- KPK Bantah Pimpinan Terbelah dalam Kasus Kuota Haji
- Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
Advertisement
Kejari Bantul Periksa Pihak Bank Terkait Dugaan Korupsi di Wonokromo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru, Tol Jogja-Solo Jadi Ruas Tersibuk di Regional Nusantara
- Prabowo Ungkap Alasan Retret Kabinet di Hambalang Awal 2026
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Big Match Liga Inggris: Arsenal vs Liverpool di Emirates
- SPPG Dekat Kandang Babi di Sragen Jadi Sorotan Muspika
- Bangunan Bergeser, SDN Kokap Kulonprogo Belajar di Tenda
- KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi 40 Hari
Advertisement
Advertisement
