Advertisement
Ini Penyebab Ketidakpuasan Publik Terhadap Jokowi Menurut Hasil Survei
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. - BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 68 persen responden merasa kurang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pandemi Covid-19.
Angka tersebut merupakan hasil telaah lebih mendalam terhadap 36 persen responden yang menilai demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dewasa ini.
Advertisement
“Salah satu variabel yang turut menentukan puas tidaknya terhadap kinerja Presiden [Jokowi] adalah bagaimana presiden meng-handle mereka yang kecewa terhadap performa demokrasi,” kata ini Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Survey Nasional Indikator 25 Oktober 2020: Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi, Minggu (25/10/2020).
Dia pun menyarankan agar Presiden Jokowi untuk lebih merangkul orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, misalnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan cara yang lebih demokratis.
Adapun hasil survei bermetode random sampling terhadap 1.200 responden pada periode 24-30 September 2020 terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini, menunjukkan bahwa 36 persen responden menilai demokrasi Indonesia menurun, 37 persen sama saja, 17,7 persen meningkat, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Pada kelompok 17,7 persen responden yang menilai demokrasi di Indonesia meningkat pun tetap ada yang merasa kurang puas pada kinerja pemerintahan Jokowi. Porsi responden yang merasa kurang puas itu mencapai 11,1 persen.
Sedangkan pada kelompok yang menilai demokrasi Indonesia sama saja atau tidak berubah, sebanyak 36,6 persen juga mengaku kurang puas dengan kinerja presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
23 Sekolah di Gunungkidul Diperbaiki dengan Anggaran MBG
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
Advertisement
