Advertisement
Ini Penyebab Ketidakpuasan Publik Terhadap Jokowi Menurut Hasil Survei
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. - BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 68 persen responden merasa kurang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pandemi Covid-19.
Angka tersebut merupakan hasil telaah lebih mendalam terhadap 36 persen responden yang menilai demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dewasa ini.
Advertisement
“Salah satu variabel yang turut menentukan puas tidaknya terhadap kinerja Presiden [Jokowi] adalah bagaimana presiden meng-handle mereka yang kecewa terhadap performa demokrasi,” kata ini Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Survey Nasional Indikator 25 Oktober 2020: Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi, Minggu (25/10/2020).
Dia pun menyarankan agar Presiden Jokowi untuk lebih merangkul orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, misalnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan cara yang lebih demokratis.
Adapun hasil survei bermetode random sampling terhadap 1.200 responden pada periode 24-30 September 2020 terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini, menunjukkan bahwa 36 persen responden menilai demokrasi Indonesia menurun, 37 persen sama saja, 17,7 persen meningkat, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Pada kelompok 17,7 persen responden yang menilai demokrasi di Indonesia meningkat pun tetap ada yang merasa kurang puas pada kinerja pemerintahan Jokowi. Porsi responden yang merasa kurang puas itu mencapai 11,1 persen.
Sedangkan pada kelompok yang menilai demokrasi Indonesia sama saja atau tidak berubah, sebanyak 36,6 persen juga mengaku kurang puas dengan kinerja presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
