Advertisement
Kepala BKPM Jelaskan Omnibus Law Solusi untuk 16 Juta Orang yang Kini Butuh Pekerjaan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Omnibus Law masih menjadi polemik di Tanah Air. Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada 16 juta angkatan kerja baik muda hingga terdampak Covid-19 membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan negara tidak bisa menampung semuanya. Serapan melalui penerimaan pegawai negeri sipil, Badan Usaha Milik Negara hingga TNI dan Polri masih kurang.
Advertisement
Baca juga: Demonstrasi UU Ciptaker: 18 Jurnalis Dilaporkan Hilang
“Kemudian muncul konsep besar untuk yang menciptakan lapangan kerja harus dari sektor swasta. Ini maksudnya investasi. Karena investasi yang bisa ciptakan lapangan kerja,” katanya melalui konferensi virtual, Kamis (8/10/2020).
Bahlil menjelaskan bahwa menjadi rahasia umum iklim investasi di Indonesia terdapat ego sektoral baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Di sisi lain, mahalnya harga tanah juga kenaikan upah per tahun yang termasuk tinggi dibandingkan negara Asean menjadi penghambat investasi.
“Maka Omnibus Law Cipta Kerja lahir. Yang pertama untuk memutus mata rantai arogansi sektoral, maupun izin yang ada di kabupaten/kota,” jelas Kepala BKPM.
Baca juga: Buruh: Gelombang Demonstrasi Tetap Berlanjut sampai UU Ciptaker Dibatalkan
Dalam Omnibus Law, izin berusaha menjadi kewenangan presiden melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Itulah yang menjadi ramuan penghilang ego sektoral, menurut Bahlil.
Sebelumnya, dia mengatakan izin lokasi bisa bertahun-tahun, pemerintah daerah bisa meneken izin dengan waktu paling lama sebulan. Apabila lebih, kewenangan diserahkan ke pusat.
“Semua berdasarkan atas kebutuhan pengusaha terkait kepastian, kecepatan, kemudahan, dan efisien. Kalau ini bisa dilakukan, kondisi investasi kita lebih baik,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Al-Aqsa Ditutup 4 Pekan, Muslim Dilarang Salat Jumat
Bos Rokok HS Umrahkan 150 Karyawan, Siapkan Mess Khusus Difabel
6.308 WNI Terjerat Scam di Kamboja, Ribuan Dipulangkan
GBK Dipadati Suporter Timnas Indonesia, Ribuan Polisi Disiagakan
Advertisement
Sekolah Libur MBG Ikut Libur, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
Muncul Wacana Tak Bayar THR Bisa Masuk Ranah Pidana
Ratusan Gempa Guncang Sulawesi Utara, Banyak yang Tak Terasa
Dua Letusan Pagi Ini Semeru Semburkan Abu Hingga 1 Kilometer
Kasus Dokter Meninggal Picu Penelusuran Campak di Cianjur
Advertisement
Kasus Kuota Haji Menguat, KPK Siapkan Pengumuman Penting Senin
Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
Dentuman di Langit Israel, Warga Terluka dan Bangunan Rusak
Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
Advertisement
Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Minta Perizinan Pelanggar Dicabut
Berita Pilihan
- 6.308 WNI Terjerat Scam di Kamboja, Ribuan Dipulangkan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Advertisement
Senin, Open House Sultan di Kepatihan. 70 Angkringan Disiapkan
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Hampir 1.000 Kasus TB Ditemukan di DIY Awal 2026
- Mobil Sport Listrik Denza Z Siap Lawan Porsche 911
- Kylian Mbapp Bantah Skandal Cedera di Real Madrid
- Ancaman DarkSword Intai iPhone, Segera Update iOS Anda
- Veda Ega Pratama Jadi Sorotan Media Spanyol Jelang Moto3 Amerika
- Tol Jogja-Solo Diserbu 376 Ribu Kendaraan Saat Lebaran
- Meta dan Google Kena Sanksi, Bahaya Medsos Terbukti
Advertisement
Advertisement
