Advertisement
Sukmawati Soekarnoputri: PKI Tidak Menolak Pancasila
Sukmawati Soekarnoputri - Reuters/Beawiharta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Putri Presiden Pertama Indonesia Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri, mengatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak menolak ideologi Pancasila. Pendapat ini berdasarkan keterangan para tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI).
“Jadi kalau dibilang, PKI itu ideologinya Pancasila. Itu informasi dari para tokoh senior yang sudah semuanya tiada, jadi kenapa mesti jadi masalah,” kata Sukmawati dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk Ideologi PKI Masih Hidup, Selasa (29/9/2020).
Advertisement
BACA JUGA: Pakar Komunikasi UI Sarankan Menkes Terawan Tak Menutup Diri
Dia menjelaskan PKI di Indonesia berbeda dengan partai komunis di Uni Soviet dan RRT pada masa itu. Ideologi yang diterapkan Uni Soviet dan RRT disebut Sukmawati memang bersumber dari komunisme yang menerapkan partai tunggal.
Tata negara itu membuat kedua negara dapat dengan leluasa mengatur rakyatnya. Lebih dari satu partai politik akan menimbulkan banyak suara dan opini.
“Tapi kalau partai tunggal satu komando. Partai tunggal harus A ya A, harus B ya B,” kata Sukmawati.
BACA JUGA: Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung, Ini Perkembangan Terbaru
Adapun bila PKI berideologi komunisme, menurut dia secara institusi kepartaian sudah tidak ada lagi.
"Kalau komunis secara institusi kepartaian sudah bubar, ya sudah enggak, secara institusi kepartaian," ucapnya.
Kendati demikian, Sukmawati menyebutkan bisa saja masih ada gerakan bawah tanah dari kader-kader PKI. Namun ia tak bisa memastikan gerakan tersebut juga memeluk Pancasila seperti para pendahulunya.
BACA JUGA: Sebut Banser & Ansor Keturunan PKI, Ustaz Alfian Tanjung Minta Maaf Secara Terbuka
"Jadi kalau ideologi underground bisa saja masih hidup. Seperti juga yang bermimpi dan bercita-cita negara Islam itu kan underground pasti ada. HTI dibubarkan, bisa ganti pakaian, tapi kan ideologi mereka inginkan, negara Islam," kata Sukmawati.
Isu PKI bangkit terus bergaung di ranah publik, terutama pada akhir November, tetapi tidak pernah terbukti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tekan Harga, Beras Untuk Operasi Pasar Bakal Ditambah Jadi 100.000 Ton
PBB Pinang Gibran Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
Sejarah dan Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW
Advertisement
PWA DIY Bergerak Membantu Masalah Air Bersih di Beberapa Wilayah DIY
Menpora Dito Kembali Disebut Terima Uang di Korupsi BTS 4G Kominfo
Jadi Ketua TPN Ganjar, Arsjad Rasjid Berhenti Sementara dari Kadin Indonesia
Advertisement
Kemenkeu Raup Pajak Digital Rp14,57 Triliun dari TikTok hingga Shopee
Bursa Karbon Resmi Meluncur, Bagaimana Nasib Emiten Energi Fosil?
Ketum PSI Kaesang Pangarep Diusulkan Jadi Cabup Boyolali 2024
Jokowi Perintahkan LRT Dibangun Sampai Bogor
Kemenkes Ingatkan El Nino Dapat Meningkatkan Risiko Persebaran DBD
Advertisement
Cak Imin Sebut Food Estate Era Jokowi Gagal, Usul Manajemen Bisnis Rakasasa
Berita Pilihan
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
- Sidang Kasus Korupsi BTS Kominfo, JPU Hadirkan Sejumlah Saksi untuk Johnny Plate
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
Advertisement
Perbaikan Jalan Bangunjiwo-Metes Telan Dana Rp7,35 Miliar
Advertisement
Tiket Gratis Masuk Ancol, Berlaku Bagi Pengunjung Tak Bawa Kendaraan Bermotor
Advertisement
Berita Populer
- Tingkatkan Konektivitas Udara Nasional, Pelita Air Gencar Tambah Armada Pesawat
- Beredar Isu Air Isi Ulang Sebabkan Kanker Prostat, Cek Fakta & Penjelasan Pakar
- PDIP Ajak PSI Berkoalisi, Kaesang Beri Syarat Harus Dipenuhi
- Pesan Jokowi Silahkan Pilih Prabowo, Ganjar, atau Anies
- Kaesang Tak Sengaja Bertemu Ketum Perindo Hary Tanoe
- Sering Diteror di Kasus BTS Kominfo, Terdakwa Irwan Ungkap Rp70 Miliar Mengalir ke Komisi I DPR
- Dewas KPK Lakukan Klarifikasi Kasus Tahanan ke Ruang Pimpinan
Advertisement
Advertisement
