Advertisement
Sukmawati Soekarnoputri: PKI Tidak Menolak Pancasila
Sukmawati Soekarnoputri - Reuters/Beawiharta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Putri Presiden Pertama Indonesia Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri, mengatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak menolak ideologi Pancasila. Pendapat ini berdasarkan keterangan para tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI).
“Jadi kalau dibilang, PKI itu ideologinya Pancasila. Itu informasi dari para tokoh senior yang sudah semuanya tiada, jadi kenapa mesti jadi masalah,” kata Sukmawati dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk Ideologi PKI Masih Hidup, Selasa (29/9/2020).
Advertisement
BACA JUGA: Pakar Komunikasi UI Sarankan Menkes Terawan Tak Menutup Diri
Dia menjelaskan PKI di Indonesia berbeda dengan partai komunis di Uni Soviet dan RRT pada masa itu. Ideologi yang diterapkan Uni Soviet dan RRT disebut Sukmawati memang bersumber dari komunisme yang menerapkan partai tunggal.
Tata negara itu membuat kedua negara dapat dengan leluasa mengatur rakyatnya. Lebih dari satu partai politik akan menimbulkan banyak suara dan opini.
“Tapi kalau partai tunggal satu komando. Partai tunggal harus A ya A, harus B ya B,” kata Sukmawati.
BACA JUGA: Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung, Ini Perkembangan Terbaru
Adapun bila PKI berideologi komunisme, menurut dia secara institusi kepartaian sudah tidak ada lagi.
"Kalau komunis secara institusi kepartaian sudah bubar, ya sudah enggak, secara institusi kepartaian," ucapnya.
Kendati demikian, Sukmawati menyebutkan bisa saja masih ada gerakan bawah tanah dari kader-kader PKI. Namun ia tak bisa memastikan gerakan tersebut juga memeluk Pancasila seperti para pendahulunya.
BACA JUGA: Sebut Banser & Ansor Keturunan PKI, Ustaz Alfian Tanjung Minta Maaf Secara Terbuka
"Jadi kalau ideologi underground bisa saja masih hidup. Seperti juga yang bermimpi dan bercita-cita negara Islam itu kan underground pasti ada. HTI dibubarkan, bisa ganti pakaian, tapi kan ideologi mereka inginkan, negara Islam," kata Sukmawati.
Isu PKI bangkit terus bergaung di ranah publik, terutama pada akhir November, tetapi tidak pernah terbukti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
