Advertisement
Mantan Jaksa Agung Minta Pemberi Izin Pinangki ke Luar Negeri Harus Diusut
Muhammad Prasetyo (berbaju putih) meladeni pertanyaan pers usai Rapat Kerja Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/7/2018). - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Jaksa Agung HM Prasetyo mendesak penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas oknum yang memberikan izin kepada tersangka Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri sebanyak dua hingga tiga kali untuk menemui Joko Soegiharto Tjandra.
Prasetyo memastikan bahwa selama dirinya jadi jaksa agung, tidak pernah ada yang memberikan izin kepada oknum tersangka Pinangki Sirna Malasari untuk bepergian ke luar negeri.
Advertisement
Hal itu, kata Prasetyo, bisa dicek kebenarannya di Kepala Tata Usaha Pimpinan Jaksa Agung.
BACA JUGA : Jaksa Pinangki Bantah Pernah Video Call Jaksa Agung
Kepada JIBI/Bisnis, Prasetyo juga mengatakan bahwa sesuai aturan, seorang ASN yang bepergian ke luar negeri hanya bisa diberikan izin oleh menteri atau pimpinan suatu lembaga.
"Jadi kalau sekarang dinyatakan bahwa dari sekian banyak kepergiannya ke luar negeri, ada beberapa [2-3 kali], yang bersangkutan memiliki izin, maka perlu diklarifikasi dan ditelusuri kebenarannya, siapa yang memberikan izin tersebut," tuturnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Selasa (1/9/2020).
Prasetyo menjelaskan selama Kejaksaan Agung dipimpinnya, dia sudah memerintahkan seluruh bawahannya agar tidak ada kompromi sedikitpun dengan para pelaku perkara korupsi, termasuk Joko Soegiharto Tjandra yang ketika itu masih berstatus buronan aparat penegak hukum.
BACA JUGA : Selain Korupsi dan Permufakatan, Jaksa Pinangki Bakal
"Adapun hal lain yang juga perlu dijelaskan adalah bahwa pada zaman saya, semua pihak dan semua orang [terlebih internal kejaksaan] sangat tahu bahwa JA dan Kejaksaan tidak ada kompromi sedikitpun dengan terpidana buron Joko Tjandra," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Hari Ini, Sedayu dan Kota Jogja Kena Giliran Mati Listrik
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Advertisement
