Advertisement
Polri Sebut Belum Ada Penunjukan Justice Collaborator dalam Kasus Djoko Tjandra
Petugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (kanan) yang ditangkap di Malaysia menuju Bareskrim Polri setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020). ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Bareskrim Polri belum berencana untuk menjadikan tersangka Brigjen Prasetijo Utomo dan Joko Soegiharto Tjandra sebagai justice collaborator dalam kasus gratifikasi untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setyono mengemukakan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tersangka dan menelusuri pihak lain yang diduga menerima aliran dana dari Djoko Tjandra untuk menghapus red notice tersebut.
Advertisement
"Sementara ini belum ada (penunjukan juctice collaborator) ya. Pada intinya kan sudah ada tersangkanya, semua keterangan masih digali dan dikejar, termasuk aliran dana juga sedang dikejar kemana saja," katanya, Rabu (19/8/2020).
BACA JUGA : Polisi: Tak Ada Kamar Khusus untuk Djoko Tjandra
Awi optimistis penyidik bisa segera mengungkap pihak lain yang menerima aliran dana dari Djoko Tjandra dalam perkara gratifikasi untuk menghapus status red notice Djoko Tjandra.
"Tunggu saja, kami masih mendalami keterangan dari para tersangka," katanya.
Seperti diketahui, dalam perkara dugaan tindak pidana gratifikasi untuk menghapus status red notice Djoko Tjandra dan pemberian surat jalan palsu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka.
BACA JUGA : Kisah Lengkap Pelarian 11 Tahun Djoko Tjandra ...
Dua tersangka selaku pemberi suap adalah Djoko Soegiharto Tjandra dan pengusaha bernama Tomy Sumardi. Kemudian dua tersangka lainnya selaku penerima suap adalah eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
Advertisement
Wali Kota Jogja Klaim Target Pengurangan Volume Sampah 20 Persen Tercapai
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
