Silmy Karim Masuk Radar OTT KPK di Kasus Imigrasi
KPK menyebut Silmy Karim masuk radar OTT Imigrasi karena pernah menjabat Dirjen Imigrasi. Penyidik masih menelusuri dugaan suap.
Ilustrasi/Pixabay
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Masyarakat harus mengubah perilaku karena hingga sampai saat ini belum ada vaksin sebagai obat virus tersebut.
Menurut Doni, perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan akan menjadi kekuatan masyarakat. Untuk itu dia meminta agar masyarakat dapat menerapkan perubahan perilaku yakni disiplin dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan sampai vaksin dapat diberikan.
BACA JUGA : Rusia Mulai Produksi Vaksin Covid-19 & Akan Merilisnya
"Ini menjadi kekuatan kita, karena sampai hari ini obat Covid-19 belum ada. Vaksin pun baru bisa efektif beberapa bulan ke depan sehingga ada banyak kejadian yang mungkin terjadi menjelang vaksin diberikan kepada masyarakat,” kata Doni dalam diskusi bertajuk Optimis Bangkit dari Pandemi: Kesehatan Pulih, Ekonomi Pulih bersama Komite Penanganan COVID-19 di Jakarta, Sabtu (15/8/2020).
Doni mengatakan, upaya pencegahan Covid-19 tidak dapat dilakukan sendiri. Satgas akan melibatkan banyak pihak agar sosialisasi dapat terus berjalan, mulai ibu-ibu PKK, hingga pemuka agama, tokoh budaya dan orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat.
Mantan Danjen Kopassus ini menegaskan, kekuatan masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam upaya memerangi penyebaran dan penularan Covid-19. Jika masyarakat menjadi pelopor pencegahan, dokter dan para tenaga medis mestinya menjadi benteng pertahanan terakhir.
BACA JUGA : Pakar Hukum: Negara Bisa Paksa Warga Untuk Vaksinasi
“Jangan kita biarkan tenaga medis kita, dokter kita kehabisan tenaga dan kehilangan energi karena merawat pasien dengan jumlah yang cukup banyak. Kita tidak ingin lagi kehilangan pahlawan kemanusiaan,” ucap pria yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyebut Silmy Karim masuk radar OTT Imigrasi karena pernah menjabat Dirjen Imigrasi. Penyidik masih menelusuri dugaan suap.
Menteri Agus Andrianto minta jajaran Imigrasi kooperatif usai OTT KPK terkait pengurusan KITAS dan KITAP di Jakarta Barat.
Dispar Sleman memprediksi perputaran uang wisata libur sekolah 2026 tembus Rp1,26 triliun dengan kunjungan hingga 450.000 wisatawan.
Austria, Kirgizstan, Portugal, Trinidad dan Tobago, dan Zimbabwe resmi jadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2027–2028.
Pemilihan lurah serentak di Gunungkidul 2026 membuka peluang calon tunggal maju melawan kotak kosong. Pemkab menyiapkan anggaran Rp2,6 miliar.
Pemkot) Jogja menggelar Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 di Grha Pandawa pada Kamis (4/6/2026)