Pemerintah Intervensi Pernikahan Keluarga Miskin, Ini Penjelasan Menteri Muhadjir

Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019). - Antara/Aprillio Akbar
10 Agustus 2020 23:27 WIB Asteria Desi Kartika Sari News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Tanah Air. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yaitu dengan memberikan intervensi di beberapa sektor, termasuk pernikahan.

"Jadi sebetulnya apa yang sedang ramai dibicarakan itu bukan dalam konteks kita bicara siapa harus menikah dengan siapa. Tapi apa yang bisa kita lakukan, intervensi apa yang kita punya, bantuan apa agar kemudian tidak muncul keluarga miskin baru. Jangan sampai kemudian disimpangkan," ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis Senin (10/8/2020)

Muhadjir menegaskan pentingnya intervensi terhadap calon pasangan yang akan menikah yaitu melalui program bimbingan pranikah. Program itu dibuat untuk memberikan bekal agar nantinya calon keluarga baru siap secara mental, ekonomi, maupun pengetahuan dari segi agama dan kesehatan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga melakukan intervensi dari sektor pendidikan lewat pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan Presiden Joko Widodo kini telah menggulirkan program KIP tambahan yaitu KIP Kuliah.

"Dengan berbagai intervensi itu kita harapkan mereka yang berasal dari keluarga miskin bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi," ungkapnya.

Muhadjir menambahkan bahwa dalam program bimbingan pranikah, pemerintah juga memberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon pasangan pengantin yang ingin membuka usaha. Di samping itu diterbitkan Kartu Prakerja yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti program pelatihan keahlian.

"Kalau kemudian ada yang menganggap saya salah bicara [slip on tounge], itu murni. Saya sengaja karena tidak mungkin saya bicara tidak lugas. Itu kan merupakan tanggung jawab saya sebagai Menko PMK yang memang ditugasi sebagai pembantu presiden yang mengurusi bidang itu," katanya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia