Pemerintah Akan Tingkatkan Produktivitas 10.000 Ha Lahan Budi Daya Udang
Ilustrasi - Aktivitas pembudidaya udang. ANTARA - HO/KKP Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Produksi Udang Nasional menargetkan bakal meningkatkan produktivitas 10.000 hektare lahan budi daya udang di lima provinsi Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan keberadaan Pokja merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi udang terhadap perekonomian nasional. Adapun, dijadikannya udang sebagai prioritas nasional akan mampu mempercepat pencapaian target yang diharapkan Presiden Joko Widodo.
"Kita menargetkan sekitar 100.000 ha lahan yang akan kita upgrade produktivitasnya. Oleh karenanya, keberadaan Pokja ini sangat penting dalam memberikan effort yang dibutuhkan," kata Slamet dalam siaran pers, Sabtu (4/7/2020).
Dia menambahkan karena telah menjadi prioritas nasional, maka input sumber daya di masing masing sektoral bisa didorong untuk mendukung peningkatan produksi udang. Mulai dari akses kebutuhan pembiayaan, infrastruktur, fasilitas penunjang dan sarana prasarana lainnya, serta dukungan kemudahan regulasi terutama investasi dan perijinan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini telah menetapkan lima lokus yang akan dijadikan percontohan klaster budidaya udang berkelanjutan, termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Adapun, daerah lainnya yakni Aceh Timur, Sukabumi, Sukamara, dan Kabupaten Buol.
Menurutnya, model klaster di lima kabupaten tersebut sangat efektif untuk menggenjot produktivitas, di samping lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, akan diperluas dan memicu pelaku usaha untuk mengembangkan model ini.
Sebagaimana diketahui Kabupaten Lampung Selatan menjadi satu dari lima kabupaten/kota yang menjadi target pengembangan budidaya udang di tahun ini. Sejumlah dukungan program tengah disiapkan pemerintah untuk mempercepat realisasi target.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara khusus memasang target peningkatan nilai ekspor sebesar 250 persen dalam lima tahun mendatang atau pada 2024.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
