Beredar Nama-nama Calon Menteri Baru Pemerintahan Jokowi, Ini Respons Warganet

Harianjogja.com, JAKARTA – Setelah beredar video Presiden Joko Widodo yang jengkel terhadap para menterinya dan mengancam akan melakukan reshuffle kabinet. Warganet pun membicarakan isu reshuffle di media sosial.

Sebelumnya, juga sempat beredar informasi mengenai nama-nama calon menteri baru yang akan masuk dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin di aplikasi pesan singkat Whatsapp.

Sejumlah nama yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri yang baru antara lain adalah Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala BIN dikabarkan mengisi posisi Menkopolhukam. 

Kemudian, ada nama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir sebagai Mendikbud. Selanjutnya, Ketua Umum PB IDI Daeng Muhammad Faqih dikabarkan mengisi pos sebagai Menteri Kesehatan, dan Soetrisno Bachir yang dikabarkan mengisi posisi Menteri Sosial di Kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai isu reshuffle.

Pada Kamis (2/7/2020) ini, warganet di Twitter ramai membicarakan mengenai reshuffle. Berikut ini komentar warganet mengenai isu reshuffle di Twitter: 

@MudjiburRohman: Biasalah… Untuk menutupi ketidakbecusan, anak buah yang dimarahi. #ReshuffleBoneka 

@alanauari: Lebih cepat lebih baik, lakukan hal2 yg memang di rasa benar 

@Martin66018654: Tidak memiliki progress y buat apa juga harus dipertahnkan. Memang perlu perubahan.

Sebelumnya pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 menjadi sorotan. Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Presiden menumpahkan kekecewaan terhadap penanganan Covid-19 selama tiga bulan terakhir hingga menyinggung perombakan kabinet. 

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujarnya dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020). 

Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan perkembangan penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting, yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat. 

"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia