Advertisement
709 Pedagang Pasar Tradisional Terjangkit Covid-19, 32 Meninggal Dunia

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Jumlah pedagang di pasar tradisional yang tertular Covid-19 terus bertambah saat rapid test gencar dilakukan. Banyak pedagangan disinyalir enggan ikut tes cepat.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengemukakan, per 22 Juni 2020 terdapat 709 pedagang di 133 pasar yang dinyatakan positif Covid-19. Sementara 32 pedagang meninggal akibat virus tersebut.
Advertisement
"Perlu langkah yang lebih jelas untuk menjaga keamanan pasar, bagaimana pun ini lokasi esensial yang menggerakkan perekonomian," kata Abdullah ketika dihubungi, Senin (22/6/2020).
BACA JUGA: Berjejer Seenaknya di Jalan Saat Gowes, Pesepeda Jatuh & Tertabarak Motor di Bantul
Berdasarkan data yang dihimpun Ikappi, jumlah kasus Covid-19 di kalangan pedagang pasar terus bertambah seiring meningkatnya jumlah pengetesan.
Pada 15 Juni lalu misalnya, Ikappi mencatat jumlah pedagang yang terpapar mencapai 573 orang yang tersebar di 110 pasar. Dengan demikian, peningkatan jumlah kasus menyentuh angka signifikan, yakni 136 atau 23,7 persen dalam rentang waktu sepekan.
BACA JUGA: Termasuk DIY, 7 Wilayah di Indonesia Laporkan Infeksi Ganda Corona & DBD Tingkat Tinggi
Mansuri menilai penambahan kasus Covid-19 di kalangan pedagang meski serangkaian protokol kesehatan telah ditetapkan tak lepas dari minimnya keikutsertaan pedagang dalam perumusan kebijakan. Hal ini terlihat dari implementasi jaga jarak yang belum optimal dan tak diikuti dengan pengawasan oleh pemerintah.
"Kalau hanya sekadar surat edaran dan anjuran-anjuran belum tentu pedagang akan paham. Perlu percepatan tes agar pedagang dapat lebih paham dan melakukan langkah-langkah pencegahan," lanjutnya.
BACA JUGA: Gara-Gara Bakul Ikan, Satu Keluarga di Kulonprogo Terinfeksi Corona
Kementerian Perdagangan sejatinya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan pada Masa Pandemi Covid-19 dan Normal Baru. Edaran ini memuat syarat operasional bagi pasar rakyat sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan perdagangan.
Salah satu syarat yang harus diterapkan adalah pengaturan jarak antarpedagang minimal 1,5 meter dengan penjadwalan pedagang yang beroperasi secara bergiliran. Selain itu, pengunjung yang masuk dibatasi maksimal 30 persen dari jumlah kunjungan saat normal dan mesti mengantre dengan jarak minimal 1,5 meter.
BACA JUGA: Ini Penyebab Gempa Senin Dini Hari Terasa Kuat di DIY
Jam operasional pasar pun dibatasi hanya pada pukul 06.00 sampai 11.00 dan disertai dengan pengecekan suhu tubuh pada pengunjung. Menurut Mansuri, pembatasan jam operasional kontraproduktif dengan tujuan dicapainya protokol kesehatan. "Pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Bagaimana pun operasional pasar tidak bisa dibatasi dan secara teknis tidak efektif," ujar Abdullah.
Oleh karena itu, Abdullah berharap pemerintah daerah dapat turun tangan dan memanfaatkan anggarannya untuk penyediaan fasilitas penunjang protokol kesehatan yang lebih memadai, seperti penyelenggaraan tes massal bagi pedagang, penyediaan fasilitas cuci tangan, dan tirai plastik.
"Kontribusi pasar rakyat terhadap retribusi dan pajak daerah kan cukup besar. Jika pemerintah mengeluarkan sebagian kecil untuk menjamin protokol tentu bukan hal yang sulit," kata Abdullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Cek Layanan JKN di Gunungkidul
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
- Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Advertisement