Ribuan Warga Israel Menentang Rencana Netanyahu Caplok Tepi Barat
Demonstrasi terkait isu Palestina. - Antara. Harianjogja.com, TEL AVIV--Ribuan warga Israel pada Sabtu (6/6/2020) melakukan unjuk rasa menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperluas kedaulatan atas wilayah Tepi Barat yang diduduki, pencaplokan lahan de facto yang diupayakan Palestina untuk membentuk negara.
Dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak fisik karena pembatasan Covid-19, mereka berkumpul di bawah spanduk bertuliskan "Tidak untuk pencaplokan, tidak untuk pendudukan, ya untuk perdamaian dan demokrasi." Beberapa demonstran mengibarkan bendera Palestina.
Aksi tersebut digelar oleh kelompok sayap kiri dan sepertinya bukan awal dari gerakan massa rakyat, sebab sekitar separuh warga Israel mendukung pencaplokan, menurut jajak pendapat baru-baru ini. Panitia aksi memutarkan video pidato Senator Demokrat AS Bernie Sanders.
"Tidak ada yang lebih penting dari aksi mendukung keadilan, dan untuk memperjuangkan masa depan yang pantas kita dapatkan," kata Sanders. "Terserah kita semua untuk menentang pemimpin otoriter dan untuk membangun masa depan yang damai bagi setiap warga Palestina dan warga Israel."
Palestina menginginkan sebuah negara independen di Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, yang dirampas oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal untuk mulai memajukan rencananya mencaplok permukiman Israel dan Lembah Yordan di Tepi Barat, dengan harapan mendapat restu dari Washington.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengungkapkan rencana perdamaian, yang mencakup Israel menjaga permukimannya dan Palestina mendirikan sebuah negara di bawah persyaratan ketat.
Berbagai kalangan di Palestina menolak usulan tersebut dan mengekspresikan kemarahan mereka terhadap usulan pencaplokan Israel.
Sejumlah negara Eropa dan Arab sudah mengeluarkan peringatan soal kemungkinan kekerasan dan dampak diplomatik. Mereka bersama PBB telah mendesak Israel untuk mencaplok permukiman, yang dianggap banyak negara sebagai tindakan ilegal.
Sumber : Antara
