Advertisement
PAN Minta Kinerja BUMN Penerima Dana Talangan Harus Dipantau Ketat
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN Bisnis - Himawan L Nugraha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah melakukan pemantauan secara ketat terhadap kinerja BUMN yang akan mendapat dana talangan. BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang bermasalah sebelum pandemi Covid-19.
"Jangan sampai pemerintah memberikan talangan kepada BUMN yang sebelum era Covid 19 memang sudah bermasalah secara operasional dan kinerja," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/6/2020).
Advertisement
Pasalnya, ada beberapa BUMN yang justru terselamatkan karena pandemi ini alias saved by the bell. Kondisi ekonomi akibat Covid-19 seakan memberikan justifikasi bagi BUMN bermasalah ini untuk mendapatkan dana talangan pemerintah.
Seperti diketahui, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp25,3 triliun berbentuk PMN dan Rp32,6 triliun dalam bentuk modal kerja kepada beberapa BUMN seperti PLN, Garuda Indonesia, Hutama Karya, Krakatau Steel, dan PTPN.
Eddy yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR ini meminta agar pemerintah memberikan target kinerja yang jelas kepada BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) dan Modal Kerja.
Lebih lanjut, dia menyatakan direksi BUMN terkait juga harus dibebankan Key Performance Indicator (KPI) yang spesifik dan ketat yakni dengan ketentuan jika mereka gagal memenuhinya maka direksi wajib dilengserkan.
"BUMN yang kelak menerima Modal Kerja atau PMN wajib menunjukkan peningkatan kinerja dan tidak hanya sekedar memperpanjang nafas hidupnya," ujarnya.
Di sisi lain, Eddy mendukung percepatan pembayaran dana Kompensasi kepada BUMN strategis dan vital yang memiliki piutang besar dari pemerintah seperti PLN dan Pertamina.
Pasalnya, tidak mungkin kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menjalankan Public Service Obligation (PSO) secara efektif jika subsidi yang menjadi kewajiban pemerintah tidak ditunaikan secara cepat.
Adapun, khusus Bulog, pemberian modal kerja senilai Rp13 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp560 miliar dinilainya sudah tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
