Advertisement
Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren di Masa Pandemi
Ilustrasi suasana sema'an Alquran sebagai penanda dimulainya Muhajadah Akbar 10 Suro, Do'a Untuk Bangsa, dan Haul Aulia' 1440 Hijriah di Ponpes Al Munawwir, Krapyak, Selasa (18/9/2018). - Eka Ariyanti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Pemerintah memperhatikan pesantren di masa pandemi Covid-19 khususnya terkait rencana pemerintah membuat kebijakan normal baru (new normal).
"Jika mengikuti kebijakan normal baru, maka Pemerintah juga harus menjamin standar normal baru juga berjalan di pesantren. Padahal, infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih sangat kurang," kata Baidowi atau Awiek, di Jakarta, Rabu.
Advertisement
Dia mengatakan, meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir, Pemerintah berencana untuk membuat kebijakan normal baru, yaitu memulai kehidupan normal baru dengan standar kesehatan dunia, seperti memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan menggunakan sabun.
Menurut dia, jika kebijakan tersebut dijalankan untuk semua bidang kehidupan masyarakat, maka pondok pesantren juga akan terkena kebijakan tersebut. "Sebab, pertengahan bulan Syawal, sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas pendidikan," ujarnya lagi.
Awiek mengusulkan kepada Pemerintah untuk mencarikan skema lain di luar normal baru, misalnya memfasilitasi materi pendidikan diniah secara virtual bagi para santri yang disiarkan oleh LPP TVRI maupun LPP RRI.
Selain itu, menurut dia, bisa dilakukan melalui kerja sama dengan vendor telekomunikasi serta menggandeng bank BUMN syariah yang selama ini sebagai tempat setoran dana haji untuk membantu pembelajaran di pesantren.
Menurutnya, hal itu termasuk juga santri yang mengikuti pendidikan sekolah dan madrasah menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
