Rencana Pelonggaran Pengendalian Penularan Covid-19 Dinilai Bisa Menjerumuskan Rakyat

Harianjogja.com, JAKARTA--Pelonggaran dan wacana pelonggaran pengendalian penularan virus corona (Covid-19) dinilai bisa menjerumuskan rakyat ke jurang kematian.

Pendiri INDEF Prof. Didik J Rachbini mengatakan pelonggaran dan wacana pelonggaran yang tidak berhati-hati tanpa pertimbangan data yang cermat sama dengan masuk ke dalam jurang kebijakan herd immunity. Yang kuat sukses sehat, yang lemah tewas.

"Baru wacana saja sudah semakin tidak tertib dan PSBB dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Menurutnya keadaan tersebut terjadi karena pemerintah menjadi masalah kedua setelah masalah Covid-19 itu sendiri. "Presiden harus berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran yang sudah salah kaprah dan ditanggapi terserah saja oleh publik dan masyarakat luas," ujarnya.

Adapun Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan khawatir pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang tidak optimal karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak berjalan secara konsisten.

“Kebijkan yang tumpang tindih di antara anak buahnya pak Jokowi itu yang membuat sulit dan masyarakat cendrung tidak patuh,” kata Pandu melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Jakarta, pada Selasa (19/5/2020).

Hal itu, jelas dia, membuat upaya untuk segera pulih dari pandemi Covid-19 bakal membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat jumlah orang dalam pemantauan pada Selasa (19/5/2020) mencapai 45.300 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan mencapai 11.891 orang.

Adapun penambahan kasus baru pasien positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, sebanyak 486 orang, sehingga total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 18.496 kasus.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia