Presiden Jokowi Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo menegaskan saat ini pemerintah belum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19, sebagaimana dilansir presidenri.go.id, Senin (18/5/2020).

Yang dikaji oleh pemerintah saat ini ialah skenario beberapa tahap agar masyarakat kembali produktif tetapi tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

“Biar semuanya jelas. Karena kami harus hati-hati, jangan keliru kami memutuskan,” ucapnya.

Dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Kepala Negara menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden mengingatkan transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa. Bali menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya.

“Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” kata Presiden.

Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

"Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana," ujarnya.