Advertisement
Prosedur Dipangkas, Penyaluran Bansos Tunai dan BLT Dana Desa Bisa Lebih Cepat
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan telah melakukan penyederhanaan prosedur penyaluran bantuan sosial tunai atau bansos tunai dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
Penyederhanaan prosedur bansos tunai oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah dilakukan dengan mengirim dana ke extra account PT Pos Indonesia. Nantinya, perseroan akan menyalurkan dana tersebut langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Advertisement
"Dengan demikian maka prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT Pos harus melalui Dirjen terkait, sekarang tidak karena dananya sudah siap di PT Pos. Silakan ambil setiap saat dan salurkan," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy, Selasa (19/5/2020).
Begitupun dengan prosedur penyaluran BLT Dana Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Muhadjir mengungkap sebanyak 53.156 desa atau 70,9 persen desa sudah menerima alokasi dana untuk BLT Desa, sedangkan sisanya 21.797 desa belum menerima dana.
Terkait hal itu, menurutnya, Menteri Keuangan telah menyanggupi akan diadakan pemangkasan prosedur sehingga dalam waktu tidak terlalu lama sebanyak 21.797 desa yang belum menerima dana akan segera memperoleh dana untuk disalurkan sebagai BLT Desa.
"Dari 53.156 desa yang baru menyalurkan kepada KPM baru 12.829 desa atau 17,11 persen. Karena itu selisih dari 53.156 dikurangi 12.829 inilah yang akan kita kejar, akan kita potong prosedurnya sehingga nanti awal menjelang Hari Raya dan awal Hari Raya sebanyak 70,9 persen desa yang dananya sudah ada ini akan kita salurkan secepat mungkin," paparnya.
Sementara itu, untuk memastikan proses penghimpunan data masyarakat rentan di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, Muhadjir menginstruksikan agar segera dilakukan koordinasi dengan melibatkan pengawalan dan pengawasan oleh Babinkamtibmas dibantu Babinsa.
Dia meminta Mendes PDTT segera berkirim surat kepada Kapolri mengenai peranan Kamtibmas dan Babinsa dalam mengawal proses verifikasi data dan sinkronisasi data. Hal tersebut untuk menghindari tumpang tindih data baik dari Kemensos, Kemendes, bantuan Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Advertisement