Advertisement
Mensos Juliari Tanggapi Pernyataan KPK Terkait Ratusan Pemda Belum Perbarui DTKS
Menteri Sosial Juliari Batubara saat berkunjung ke SMPN 1 Turi Sleman, Sabtu (22/2/2020). - Harian Jogja/Hery Setiawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan komentarnya terkait pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. KPK menyebut hanya 286 Pemerintah Daerah (Pemda) yang baru memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan pihaknya akan terus mengingatkan setiap hari kepada Pemda agar rajin memperbarui data. Namun kata Juliari DTKS tetap dijadikan dasar untuk penyaluran Bansos.
Advertisement
"Kita teleponin setiap hari dan kalau tidak di update juga ya data yang kami pegang tersebut yang tetap dijadikan dasar," ujar Juliari saat dikonfirmasi Suara.com-Jaringan Harianjogja.com, Sabtu (16/5/2020).
Sebelumnya, KPK menyebut masih banyak permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus Corona (Covid-19) di sejumlah daerah.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan hanya 286 Pemda yang memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Saya garis bawahi di pemerintah daerah itu lalai. Itu harusnya di update DTKS oleh Dinas Sosial setahun 2 kali, tahun lalu, setahun kali, sekarang setahun 4 kali. Hanya 286 pemda yang mengupdate, sisanya tidak mau update. Jadi orang miskinnya di situ aja, satu belum tentu ada NIK-nya, kedua belum tentu miskin. Ini di pemda," katanya.
Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul Baru 286 Pemda yang Update DTKS untuk Bansos, Ini Kata Menteri Juliari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
