Advertisement
Mensos Juliari Tanggapi Pernyataan KPK Terkait Ratusan Pemda Belum Perbarui DTKS
Menteri Sosial Juliari Batubara saat berkunjung ke SMPN 1 Turi Sleman, Sabtu (22/2/2020). - Harian Jogja/Hery Setiawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan komentarnya terkait pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. KPK menyebut hanya 286 Pemerintah Daerah (Pemda) yang baru memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan pihaknya akan terus mengingatkan setiap hari kepada Pemda agar rajin memperbarui data. Namun kata Juliari DTKS tetap dijadikan dasar untuk penyaluran Bansos.
Advertisement
"Kita teleponin setiap hari dan kalau tidak di update juga ya data yang kami pegang tersebut yang tetap dijadikan dasar," ujar Juliari saat dikonfirmasi Suara.com-Jaringan Harianjogja.com, Sabtu (16/5/2020).
Sebelumnya, KPK menyebut masih banyak permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus Corona (Covid-19) di sejumlah daerah.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan hanya 286 Pemda yang memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Saya garis bawahi di pemerintah daerah itu lalai. Itu harusnya di update DTKS oleh Dinas Sosial setahun 2 kali, tahun lalu, setahun kali, sekarang setahun 4 kali. Hanya 286 pemda yang mengupdate, sisanya tidak mau update. Jadi orang miskinnya di situ aja, satu belum tentu ada NIK-nya, kedua belum tentu miskin. Ini di pemda," katanya.
Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul Baru 286 Pemda yang Update DTKS untuk Bansos, Ini Kata Menteri Juliari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
Advertisement
Advertisement
