Advertisement
DPR Tuding Pemerintah Amatiran dalam Menangani Covid-19
Suasana di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta pada Kamis (14/5) pagi. - Instagram@jktinfo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Lasmi Indaryani mengatakan kebijakan pemerintah keliru dan tidak ada langkah antisipasi dalam physical distancing di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta yang padat pengunjung tanpa mengidahkan protokol Covid-19 pada Kamis (14/5/2020) pagi.
Karena itu, politisi Partai Demokrat itu meminta pemerintah untuk sementara waktu membatalkan pelonggaran PSBB bidang angkutan, sebelum semua petugas di lapangan siap untuk menjaga physical distancing.
Advertisement
"Jika betul-betul belum siap, maka jangan pernah melakukan pelonggaran PSBB,” usul Lasmi.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan seharusnya betul-betul bisa menjaga keselamatan manusia, tidak hanya semata-mata melayani pengusaha untuk bisnis angkutannya termasuk bisnis penerbangan.
Lasmi menegaskan pelonggaran moda transportasi tanpa diimbangi dengan penegakan protokol kesehatan, maka bisa mengancam keselamatan rakyat Indonesia.
“Kita sama-sama melihat pemerintah melonggarkan transportasi tanpa melakukan protokol kesehatan yang maksimal. Kemenhub bermain-main dengan keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Semoga saja tidak terjadi ledakan penyebaran di daerah karena kebijakan ini," kata legislator dapil Jawa Tengah VII itu.
Dia khawatir kerumunan penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (14/5/2020), akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 akibat dari orang bergerombol secara padat sebagaimana terjadi kemarin.
“Masa untuk urusan begini penting tidak ada persiapan, antisipasi dan mitigasi. Pemerintah nampak sangat amatiran," kata Lasmi, Jumat (15/5/2020).
Dia pun tak menerima alasan yang dikemukakan oleh petugas bandara bahwa petugas terbatas dan tak bisa mengatur padatnya penumpang yang datang ke bandara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
