Advertisement
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Tes PCR untuk Memutus Penyebaran Covid-19
Petugas laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta tengah membongkar, memeriksa dan mendata sampel swab Covid-19 yang dikirim oleh berbagai rumah sakit di DIY-Jateng, Senin (13/4/2020), di laboratorium BBTKLPP di Jalan Imogiri Timur, Banguntapan, Bantul. - JIBI/Bhekti Suryani.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah masih terus berupaya melakukan penanganan terhadap virus Covid-19. Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa realokasi anggaran Kementerian Kesehatan harus memadai, sehingga bisa lebih cepat melaksanakan tes virus corona dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) guna memutus penyebaran wabah Covid-19.
Menurutnya, jika Kemenkes tidak mengambil langkah itu, maka pemutusan pandemi itu bakal sangat lambat di Indonesia. Penyediaan alat tes merupakan langkah hulu dalam penanganan pandemic Covid-19.
Advertisement
“Sudah waktunya mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif. Dengan demikian bisa segera dilakukan tracing, clustering dan containing terhadap pasien dan semua kontak pasien,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dikatakan, negara harus hadir melindungi rakyatnya dengan melakukan intervensi dalam strategi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.
Saat ini, kemampuan Kemenkes melakukan tes berbasis PCR masih sangat rendah.
Per 21 April misalnya, berdasarkan data Worldmeters.info, Indonesia baru sekitar 182-an tes per satu juta populasi. Sementara, Malaysia sudah 3.344 tes per satu juta populasi.
“Filipina yang kondisinya relatif sama dengan kita, sudah mampu melakukan 547 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Colombia sudah melakukan 1.281 tes per 1 juta penduduk," ujar Mufida lebih lanjut.
Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes Laboratorium.
Dia mengatakan bahwa semakin banyak korban yang meninggal dan dimakamkan dengan proses Standard Operating Procedure (SOP) Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar dan belum tentu positif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Hanya Jerat Pasal Penculikan Terkait Kematian Kacab Bank di Jakarta
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
