Tersangkut Skandal Kartu Prakerja, Belva Mundur dari Staf Khusus

Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara. - Antara
22 April 2020 01:57 WIB Muhammad Khadafi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Adamas Belva Syah Devara mundur dari staf khusus Presiden Joko Widodo karena perusahaan rintisan yang dia dirikan, Ruangguru menjadi satu mitra Program Kartu Prakerja.

“Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020,” katanya dalam keterangan resmi kepada media, Selasa (21/4/2020).

Belva menjelaskan bahwa, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartutan Staf Khusus Presiden Joko Widodo sebagai buntut polemik Kartu Prakerja dan Ruangguru. Sebagaimana diketahui, Belva diterpa isu konflik Kartu Prakerja (PMO) telah menyatakan bahwa proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dan pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja.

Namun, dia mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan stafsus karena tidak ingin membuat polemik berkepanjangan. Hal ini dapat menjadi distraksi bagi Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya,” katanya.

Belva menyampaikan melihat langsung semangat Jokowi dalam membangun bangsa menjadi pengalaman berharga bagi dirinya. “Di manapun saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden dan Pemerintah untuk memajukan NKRI,” tambahnya.

Seperti diketahui, satu pekan terakhir Belva menjadi perbincangan publik. Tidak sedikit masyarakat yang beropini terdapat konflik kepentingan, karena Belva diketahui sebagai pendiri Ruangguru dan juga Stafsus Presiden.

Pasalnya Ruangguru menjadi satu mitra program Kartu Prakerja yang memiliki nilai anggaran Rp20 triliun. Kartu Prakerja sendiri juga menjadi kontroversial karena memberikan pelatihan kerja di saat masyarakat lebih membutuhkan bantuan sosial berupa sembako maupun uang tunai.

Sumber : Bisnis.com