Advertisement
Pengamat: Pelaku Kejahatan di Tengah Pandemi Tak Bisa Disamaratakan
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, RIAU - Pengamat menilai bahwa aparat penegak hukum harus mampu memetakan pelaku kejahatan di tengah pandemi Covid-19 ini terkait karena kebutuhan ekonomi, atau mereka yang baru keluar dari penjara, dan yang sengaja menggunakan kesempatan.
"Penyelesaian tindakan hukumnya jelas berbeda, dan tentunya para pelaku kejahatan tersebut tidak bisa disamaratakan, kata Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Riau DR Erdianto Effendi SH, MHum di Pekanbaru, Senin (20/4/2020).
Advertisement
Pendapat demikian disampaikan terkait maraknya kasus pencurian di malam hari pada sejumlah pusat perbelanjaan modern seperti hypermart, swalayan dan toko dibobol paksa oleh maling mengakibatkan pengelola toko mengalami kerugian besar di saat PSBB ini.
Menurut dia, meskipun keadaan sulit di tengah pandemi Covid-19 ini menyusul diterapkannya pembatasan sosial berskala besar tidak seharusnya bagi oknum warga menjadi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
Apalagi semua orang kini, katanya, sedang terkena dampak, baik yang kaya maupun yang miskin, oleh karena jangan jadikan keadaan sulit sebagai alasan pembenaran untuk melakukan kejahatan.
Menurut dia, harus dipastikan betul apakah itu dampak PSBB atau tidak, karena jika tepat sasaran, apalagi selama PSBB masyarakat diberi bantuan, ditambah lagi banyak pula organisasi yang menghimpun dana untuk membantu masyarakat yang paling terkena dampak pandemi COVID-19 itu.
Karena itu, pelaku kejahatan dalam masa bencana seharusnya dapat diperberat pidananya apalagi jika mereka sebelumnya pernah dipidana, itu alasan yang dapat menjadi pemberat pidana.
"Mungkin sudah saatnya kita semua benar-benar diam di rumah dan semua harus berkorban. Belanja yang betul-betul sesuai kebutuhan pokok, stop dulu yang bukan kebutuhan pokok, semua harus menahan diri. Saat yang mampu tetap belanja keperluan yang bersifat sekunder itu lah kesempatan bagi penjahat untuk beraksi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
