Pekan Ini, Pemerintah Distribusikan 2 Juta APD untuk Tenaga Medis
Seorang peserta pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) mengenakan alat pelindung diri (APD) yang diproduksi sesuai dengan standar keamanan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemkot Semarang menargetkan dapat memproduksi 100 unit baju pelindung tenaga medis per hari dengan total target 5.000 unit untuk didistribusikan secara gratis ke sejumlah rumah sakit yang menangani kasus virus Corona (COVID-19) di Kota Semarang. ANTARA FOTO - Aji Styawan Harianjogja.com, JAKARTA — Sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19, Pemerintah mulai melakukan distribusi alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sebanyak mulai 2 juta paket pada pekan ini.
Distribusi kali ini, menjadi bagian dari target produksi 18 juta APD sepanjang April. Direktur Jendral Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan pekan selanjutnya, pemerintah dan industri komitmen akan mulai mendistribusikan 3 juta paket APD pada BNPB untuk selanjutnya disalurkan pada layanan kesehatan dan tenaga medis.
"Dalam kondisi ini jika kita hanya andalkan impor tentu akan mendapat banyak hambatan. Untuk itu kita lakukan inovasi dan berbagai macam relaksasi perizinan produksi APD agar ketersediaan untuk penanggulangan wabah covid-19 terjamin," katanya dalam pertemuan virtual dengan Komisi IX, Rabu (8/4/2020).
Terkait bahan baku APD, Khayam menyebut pemerintah juga telah mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri dibarengi dengan pemberian stimulus kemudahan importasi untuk barang yang harus diperoleh dari negara lain dengan skema pemerinta dengan pemerintah.
Dia mencontohkan untuk produksi masker, pelaku industri dapat menggunakan bahan baku meltblow BEF 99 persen yang sudah diproduksi dalam negeri. Pasalnya untuk impor maka harus dilakukan dengan cara inden selama enam bulan.
Pemerintah juga memberikan subsidi pada PT RNI dan PT Kimia Farma sebagai perusahaan importir khusus bahan baku masker selama covid-19. Subsidi itu di antaranya memberikan selisih kenaikan harga US$77,2 untuk produksi selama tiga bulan atau 500 ton atau setara Rp656 miliar.
"Kami juga memberikan bantuan G2G bahan baku dengan harga beli rendah dengan subsidi pemerintah dan PPn unyuk bahan baku dalam negeri ditanggung pemerintah," ujarnya.
Sumber : Bisnis.com
