Advertisement
PBNU Minta Silaturahmi Lebaran 2020 Lewat Online
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyalami warga satu per satu saat open house syawalan Lebaran 2019 di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Senin (10/6/2019) - Harian Jogja/Gigih M Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PBNU melalui Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas, meminta seluruh umat muslim di Indonesia mengurungkan niatnya mudik ke kampung halamannya pada musim Lebaran tahun 2020, mengingat pandemi Covid-19 semakin merebak.
Menurut dia, niat mudik untuk bersilaturahmi dengan sanak famili saat menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti sebaiknya cukup melalui daring (online) saja sehingga bisa membantu pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19.
Advertisement
"Ya silaturahmi bisa dilangsungkan melalui daring. Lewat video call aja. Sekarang sarana telekomunikasi sudah luar biasa bagus. Pasti dalam keluarga ada yang megang telepon pintar," ujarnya kepada Okezone, Sabtu (28/3/2020).
Ia menyebut, bila seseorang tetap memaksakan mudik, dikhawatirkan nanti mereka malah membawa musibah kepada keluarganya di kampung yang tidak terpapar Covid-19. Sebab, tak ada yang bisa memastikan kondisi kesehatan para pemudik ketika menempuh perjalanan jauh.
"Kalau itu yang terjadi, justru dia pulang tidak membawa kebahagiaan dengan keluarga dan lingkungannya, tapi justru membawa penyakit dan musibah. Jangan sampai justru membawa derita di tengah keluarga," ujarnya.
Ia menjelaskan, hukum mudik dalam Islam itu hanya sebatas sunnah. Oleh karenanya, ibadah itu tak dilaksanakan terlebih dahulu pada tahun ini demi menekan penyebaran virus corona.
"Di tengah wabah Covid-19 diharapkan agar masyarakat muslim mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak mudik," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menjelaskan, mudik di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, memiliki risiko yang sangat tinggi terkait penyebarannya.
"Kami sarankan hati-hati sebisa-bisanya mudik ditunda sampai kondisi baik. Ini jadi perhatian pemerintah karena kami tidak mau kasus bertambah," kata Yuri sapaan akrabnya dalam konferensi pers live streaming di Gedung Graha BNPB, Jakarta, kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
